Akankah Aziz Syamsuddin Membuka Kotak Pandora?

Sabtu, 25 September 2021 10:01 WIB

Share
Karyudi Sutajah Putra, wartawan dan pegiat media. (Foto: Ist)

Oleh KARYUDI SUTAJAH PUTRA

KABAR penetapan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka suap perkara korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah, bak petir di siang bolong. Khususnya, bagi para anggota DPR RI. Lebih khusus lagi bagi mereka yang tengah atau pernah duduk di Komisi XI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Apalagi, setelah Wakil Ketua DPR itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jantung mereka dag-dig-dug-der. Aziz dikhawatirkan "bernyanyi". Jika Aziz "bernyanyi", niscaya kotak Pandora akan terbuka. Mereka pun bisa masuk penjara secara berjemaah. Akankah Aziz membuka kotak Pandora?

Mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, telah lebih dulu "bernyanyi": Aziz Syamsuddin minta fee 8 persen terkait penetapan DAK. Perkara ini masuk radar KPK, sehingga Aziz pun disangka menyuap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp 3,1 miliar dari Rp 4 miliar yang dijanjikan. Saat kasus terjadi, Aziz adalah Ketua Banggar DPR.

Modus minta fee seperti Aziz itu, jamak berlaku di Komisi XI dan Banggar DPR. Lihat saja kasus suap mantan Wakil Ketua DPR dari Partai Amanat Naaional (PAN) Taufik Kurniawan. Medio 2019, Taufik divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang karena terbukti menerima imbalan Rp 4,85 miliar. 

Fee tersebut masing-masing terbagi atas pengurusan DAK Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN Perubahan Tahun 2016 sebesar Rp 3,65 miliar, dan pengurusan DAK Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari APBN-P Tahun 2017 sebesar Rp 1,2 miliar. Kebumen dan Purbalingga adalah daerah pemilihan Taufik Kurniawan, yang bersama Kabupaten Banjarnegara masuk Dapil Jawa Tengan VII.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk di dalam Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU).

Informasi dari mantan anggota Banggar DPR, selain DAK, penetapan alokasi anggaran yang rawan suap adalah Dana Optimalisasi dan Dana Transfer ke Daerah. Dana Optimalisasi adalah anggaran yang muncul karena penyisiran atas pendapatan dan belanja. Anggaran ini tidak ada dalam Rancangan APBN dan baru muncul saat pembahasan antara pemerintah dan DPR.

Adapun Dana Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, DAK dan Dana Penyesuaian.

Maka "bernyanyi'-lah Aziz Syamsuddin, niscaya kotak Pandora di Komisi XI dan Banggar DPR akan terbuka, sehingga Anda tidak akan sendirian di sel penjara. Mungkin, KPK bisa memberikan status "justice collaborator" bagi Aziz agar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mau “bernyanyi”.

Halaman
1 2 3
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler