Bupati Garut Terkejut Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Non-ASN Ternyata Masih Rendah

Senin, 13 Juni 2022 21:15 WIB

Share
Bupati Garut Terkejut Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Non-ASN Ternyata Masih Rendah
Bupati Garut Rudy Gunawan menghadiri acara Kerjasama Operasional Pemkab Garut dengan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022. (foto: Ist.)

GARUT, JABAR.POSKOTA.CO.ID - Bupati Garut Rudy Gunawan, mengaku terkejut karena angka kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di daerahnya, terutama bagi pegawai non-ASN di lingkungan Pmkab Garut ternyata masih rendah.

"Tentu saya sangat terkejut membaca ini, bahwa di Garut ternyata sangat rendah. Nah ini adalah sesuatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi kalau dilihat di sini, desa pun hanya baru 60 dari 421 yang sudah mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, dan ini perintah Bapak Presiden supaya APBD juga memberikan dukungan," ujar Bupati.

Ia menuturkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan satu kebijakan anggaran guna memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada masyarakat Kabupaten Garut yang bekerja di lingkungan Pemkab Garut.

"Seandainya sekarang di sini ada pegawai yang non PNS jumlahnya kalau dengan Guru mestinya sekitar 8 ribu. Kalau kita totalnya 10 ribu saja dengan yang ada di LH kita mengeluarkan sekitar Rp1,2 miliar, APBD kita ini mampu membayar. Pak Seto Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tasikmalaya saya bayar dari APBD pak, kalau memang misalnya kepala-kepala SKPD-nya lalai," ujarnya.

Rudy menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan berharap di Tahun 2023 semua pekerja sudah mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami akan komitmen menyelenggarakan instruksi bapak presiden (melalui) Inpres No 2 Tahun 2021, tentang premi dan dukungan pemerintah daerah untuk BPJS Ketenagakerjaan, saya berharap di 2023 semuanya sudah mendapatkan perlindungan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Cabang (Kacab) BPJS Ketenagakerjaan Tasikmalaya, Seto Tjahjono, memaparkan, melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada 19 kementerian, kepala daerah baik Gubernur, Bupati, dan Walikota serta BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri, untuk bersatu bersama-sama memberikan jaminan kepada para pekerja yang ada di daerah masing-masing, guna mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Negara sudah menyediakan anggaran untuk itu semuanya, tinggal kita mendaftarkan dan membayar biaya administrasinya. Kemudian yang mau ikut tabungan silahkan yang mau ikut tabungan (atau) ikut jaminan hari tua dan pensiun," papar Seto.

Ia mengatakan, untuk di Kabupaten Garut, biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu sebesar Rp10.600 bagi pekerja formal, sementara bagi pekerja informal yaitu sebesar Rp16.800 dan angka tersebut sudah termasuk jaminan kecelakaan maupun jaminan kematian.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Cabang Pratama (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Garut, Fajar Ahmadi, menjelaskan, peran dari perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini sangat vital, karena BPJS Ketenagakerjaan ini adalah hak mendasar bagi seluruh pekerja, guna mendapatkan kenyamanan dan perlindungan saat bekerja.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar