Penghapusan Tenaga Honorer Bisa Timbulkan Masalah, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Jumat, 17 Juni 2022 13:46 WIB

Share
Penghapusan Tenaga Honorer Bisa Timbulkan Masalah, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi. (foto: Kris)

TASIKMALAYA, JABAR.POSKOTA.CO.ID - Penghapusan tenaga honorer mulai Tahun 2023 menuai pro dan kontrak karena bisa menimbulkan masalah besar terutama bagi daerah jika tidak ada penggantinya.

"Rencana penghapusan honorer oleh pemerintah pusat akan menjadi permasalahan yang serius. Apalagi tenaga honorer itu bukan hanya ada di Kabupaten Tasikmalaya, namun secara nasional," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi, Jumat (17/6/2022).

Dia mengakui rencana penhapusan tenaga honorer harus dikaji ulang. "Saya kira ini akan menjadi masalah besar bila betul-betul ditiadakan, karena tenaga honorer di Kabupaten Tasikmalaya jumlahnya ribuan orang," katanya.

Honorer yang bertugas di sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya saja, menurut Ami, mencapai 10.000 orang lebih. Itu belum honorer di instansi non sekolah.

"Di sekolah saja saat ini masih ada yang satu orang PNS dan lainnya tenaga honorer. Itu yang saya sebut akan menjadi permasalahan besar. Alangkah baiknya nama honorernya saja dihapus, namun jangan tenaga honorernya," tuturnya.

Dia mengakui permasalahan yang bertambah jika tenaga honorer dihapuskan. "Saya kira akan sulit bila seluruh Indonesia (tenaga honorer) itu diganti karena cukup banyak honorer itu,” ujarnya.

"Bahkan jumlah honorer yang ada di Sekolah Dasar di Kabupaten Tasikmalaya ini jumlahnya mencapai 10.000 orang, belum SMP, SMA dan instansi pemerintah lainnya," tambahnya.

Ami Fahmi meminta pemerintah pusat segera menyediakan opsi agar tenaga honorer itu tidak dihapus ketenagaannya dengan tetap memberdayakan tenaga honorer yang ada saat ini.

"Artinya harus ada alternatif lain agar tenaga honorer itu tetap bekerja, misalnya menjadi PPPK atau lainnya sehingga mereka tetap bekerja untuk pemerintah," ucapnya.

Dengan demikian, tambah dia, mengenai rencana penghapusan honorer bisa dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga melakukan dorongan agar honorer tetap bisa diberdayakan. "Mohon untuk dikaji ulang, kalau pun dihapus hanya namanya saja, tenaga kerjanya tetap diberdayakan dan bekerja," tandasnya. (Kris)***

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar