Soal Wacana Penghapusan Tenaga Honorer Tahun 2023, Bupati Garut Angkat Bicara di Paripurna DPRD

Kamis, 23 Juni 2022 17:10 WIB

Share
Soal Wacana Penghapusan Tenaga Honorer Tahun 2023, Bupati Garut Angkat Bicara di Paripurna DPRD
Bupati Garut Rudy Gunawan dihadapan pimpinan dan anggota DPRD pada Rapat Paripurna. (foto: Ist.)

GARUT, JABAR.POSKOTA.CO.ID - Berkaitan dengan wacana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023, Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi dan validasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), khususnya berkaitan dengan tahun masuk tenaga pengajar honorer ke sistem Dapodik.

"Ternyata ada ketidakadilan, misalnya seseorang yang masuk Dapodiknya tahun 2007, kemarin yang kepilih PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)nya yang masuk Dapodik 2016. Kami ingin melakukan langkah-langkah dan kami sangat sependapat dengan komisi satu, yang sudah mengadakan beberapa kali dengar pendapat dengan dinas kami. Dan kami, dari berbagai fraksi sekarang bahwa masalah itu akan kita tuntaskan," ujar Bupati dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Garut pada Rapat Paripurna  DPRD Masa Sidang II Tahun 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Kamis, (23/6/2022).

Rapat Paripurna DPRD ini dalam Rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Tahun 2021 dengan agenda Jawaban Bupati.

Bupati menjelaskan, pihaknya telah melakukan penghitungan dengan dinas terkait, bilamana kebijakan penghapusan tenaga honorer dilakukan. Jika Pemkab Garut mengalihkan tenaga honorer ke PPPK, maka Pemkab Garut harus menyiapkan pengeluaran kurang lebih 300 miliar rupiah.

"Sedangkan kemarin bapak-ibu, kami rapat kerja para bupati dengan menteri keuangan, kelihatannya tidak akan ada penambahan (anggaran)," ujarnya.

Merujuk PP 48 Tahun 2005 yang tidak boleh lagi ada honorer, maka pihaknya harus siap untuk membuat kebijakan anggaran. Oleh karena itu, sebelum mengajukan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS), pihaknya ingin bertemu terlebih dahulu dengan pimpinan fraksi.

"Apa yang akan dibuat kebijakan anggarannya, apakah 3.300 (honorer) ditambah yang (honorer) Satpol PP dan yang ini (lain-lain), ini kan harus dibuat dalam bentuk komitmen dulu, sebelum kita mengajukan KUAPPAS, karena ini berpengaruh besar hampir Rp300 miliar, sehingga kemampuan fiskal kita untuk membangun sangatlah tidak memungkinkan," tuturnya.

Ia menilai, bahwa wacana terkait penghapusan tenaga honorer ini harus mendapatkan perhatian yang sangat serius.

"Tapi kalau itu tidak dilakukan kami pun sudah di-warning kementerian dalam negeri, bahwa Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD tidak memperbolehkan lagi daerah menganggarkan selain daripada PPPK dan ASN. Jadi ini harus mendapatkan perhatian yang sangat serius, karena apapun dan bagaimanapun jumlahnya ini sangat signifikan," tandasnya. (Kris)***

Komentar ditutup untuk berita ini.