85 Persen Warga Garut Sudah Terdaftar di JKN, Berikut Penjelasan BPJS Kesehatan

Jumat, 24 Juni 2022 16:12 WIB

Share
85 Persen Warga Garut Sudah Terdaftar di JKN, Berikut Penjelasan BPJS Kesehatan
Pelaksanaan Sosialisasi Implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. (foto: ist.)

GARUT, JABAR.POSKOTA.CO.ID - Sebanyak 2,2 juta jiwa atau sekitar 85 persen dari total penduduk Kabupaten Garut tercatat sudah terdaftar di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Garut.

Demikian disampaikan Kepala Kantor BPJS Kesehatan Garut, Rahmanto Fauzi, di sela-sela acara Sosialisasi Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, Jumat (24/6/22). Sosialisasi dihadiri 60 orang perwakilan pegawai pemerintahan, dan instansi vertical lainnya.

"Dari jumlah (terdaftar JKN) itu dari berbagai macam, pertama yang PNS, TNI dan Polri itu sekitar 320 ribu jiwa. Kemudian yang peserta mandiri yang iurannya bayar sendiri itu ada 160 ribu jiwa, hanya saja kendalanya 70% menunggak. Jadi dalam kesempatan ini kami mohon kesadarannya untuk membayar iuran. Kemudian yang bantuan pemerintah ini paling banyak, ada 1,4 juta jiwa,” ujar Rahmanto.

Ia mengungkapkan, meski jumlah kepesertaan sudah mencapai angka 85 persen, akan tetapi jumlah tersebut harus ditingkatkan, karena amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020, penduduk yang mempunyai JKN harus berada di angka 98 persen.

Rahmanto memaparkan, kegiatan sosialisasi kali ini merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan, dengan pesertanya dari perwakilan Fasilitas Kesehatan (Faskes), rumah sakit, klinik, Puskesmas, serta perusahaan-perusahan di Kabupaten Garut.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan gotong-royong dengan membayar iuran BPJS Kesehatan secara tepat waktu.

"Karena resiko sakit bisa dialami oleh semua orang. Jadi khusus untuk masyarakat Garut, ayo kita membayar iuran. Jika sekiranya ada tunggakan yang besar juga bisa dilakukan program mencicil iuran, atau mungkin kalau memang tidak mampu bisa mengikuti dari iuran yang diberikan oleh bantuan pemerintah," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, sekaligus pemateri dalam acara ini, Didit Fajar Putradi, mengatakan, pihaknya menyambut baik kegiatan sosialisasi. Menurutnya, kegiatan ini memiliki banyak manfaat, sehingga ia berharap acara seperti ini bisa ada tindaklanjut ke depannya.

Disebutkan, BPJS beserta dengan Pemkab Garut sedang merumuskan instruksi bupati yang juga itu merupakan turunannya dari Inpres Nomor 1 Tahun 2022, sehingga harapannya di tingkat pemerintah Kabupaten Garut semakin meningkat kepesertaan, semakin baik juga pelayanan dari pemerintah dalam hal ini juga dari BPJS Kesehatan.

"Semakin sinergi, terutama dengan fasilitas kesehatannya, pesertanya juga lestari, BPJS Kesehatannya juga semakin melayani,” katanya.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar