PWI Tolak Usulan agar Wartawan Menerima Tunjangan dari Pemerintah, Begini Penjelasannya

Sabtu, 2 Juli 2022 13:28 WIB

Share
PWI Tolak Usulan agar Wartawan Menerima Tunjangan dari Pemerintah, Begini Penjelasannya
Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari (kedua kiri) dan Ketua Dewan Kehormatan PWI, Ilham Bintang (tengah) foto bersama seusai rapata PWI-DK, Jumat (1/7/2022). (foto:Ist)

Usulan Wartawan Terima Tunjangan Kandas, Bantuan Diwujudkan dalam Bentuk Program

BANDUNG, JABAR.POSKOTA.CO.ID

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menolak usulan agar wartawan yang telah dinyatakan kompeten, mendapat gaji atau tunjangan dari pemerintah. 

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari dan Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang seusai mengadakan rapat di Kantor PWI Pusat Jumat 1 Juli 2022 siang.

Tanggapan PWI Pusat terkait wacana dan usulan pemberian tunjangan bagi wartawan, menurut Ilham Bintang, perlu segera disampaikan agar usulan keliru tersebut tidak berkembang menjadi isu liar di dalam masyarakat.

Ilham menegaskan UU Pers No 40/1999 jelas menyebutkan fungsi pers dan wartawan melakukan kontrol sosial. Kode Etik Jurnalistik tegas melarang wartawan menerima sesuatu apapun dari sumber berita. 

"Jadi wartawan yang menerima tunjangan pemerintah merupakan pelanggaran berat dalam KEJ. Bagaimana fungsi kontrol bisa jalan  kalau wartawan menerima gaji atau tunjangan dari pihak yang mau dikontrolnya?" tegas  Ilham Bintang.  

Rapat DK - PWI menilai usulan wartawan yang telah lulus ujian kompetensi mendapat tunjangan pemerintah terlontar dari segelintir wartawan yang sesat pikir. Usulan itu jelas bertentangan dengan tuntutan dasar profesi wartawan yang harus bersikap independen. 

Membantu Program 

Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari mengatakan, bantuan pemerintah baik di Pusat maupun di daerah dapat terus dilanjutkan dalam upaya pengembangan institusi Pers secara keseluruhan.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar