DPRD Setujui Perda KUA PPAS APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, Ini Penjelasannya

Kamis, 11 Agustus 2022 07:45 WIB

Share
DPRD Setujui Perda KUA PPAS APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, Ini Penjelasannya
Ketua DPRD Kota Cimahi Ir Achmad Zulkarnain, MT menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023, disaksikan Plt Walikota Cimahi, Ngatiyana. (foto:Bagdja)

CIMAHI, JABAR.POSKOTA.CO.ID

DPRD Kota Cimahi menggelar Sidang Paripurna Penyampaian dan Penjelasan Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) Terhadap Dua Racangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa DPRD serta Persetujuan DPRD Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, di Ruang Sidang Paripurna, Gedung DPRD Kota Cimahi, Rabu (10/8/2022).

Sidang Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cimahi Ir Achmad Zulkarnain, MT, Wakil Ketua DPRD H. Bambang Purnomo (Gerindra), Rini Marthini, SE (Demokrat), Purwanto, S.Pd (PDI-P).

Berdasarkan kehadiran anggota DPRD sebanyak 30 anggota yang hadir langsung, dan 15 anggota dewan yang mengikuti secara virtual, tercapai quorum keputusan Sidang Paripurna Penyampaian Dan Penjelasan Bapemperda Terhadap Dua Raperda Prakarsa DPRD serta Persetujuan DPRD Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 disetujui dan disepakati sebagai nota kesepakatan bersama untuk ditanda tangani.

 


enurut Zulkarnain, rapat paripurna ini membahas tentang penyampaian dan penjelasan Bapemperda Terhadap Dua Raperda Prakarsa DPRD serta penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS Tahun anggaran 2023 yang disetujui dan disepakati oleh seluruh anggota DPRD Kota Cimahi.

Selanjutnya berdasarkan keterangan Zulkarnain, sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada tahun 2021 DPRD Kota Cimahi telah menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang isinya rancangan peraturan daerah baik prakarsa DPRD maupun inisiatif eksekutif yang di bahas pada Tahun 2022.

Selanjutnya, kata Zul panggilan akrab Zulkarnain, dua rancangan perda untuk Prakasa DPRD tetap, 1. Perubahan ke tiga atas perda nomor 3 tahun 2010 tentang bantuan keuangan untuk partai politik, 2. Perubahan atas perda nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi perijinan tersendiri, dan telah ditetapkan menjadi prakarsa DPRD yang sesuai mekanisme, bahwa pembahasan Raperda dua tingkat pembicaraan," jelasnya.

Sedangkan berkaitan dengan dua tingkat pembicaraan rancangan perda tersebut, sambung Zul, akan disampaikan penjelasannya oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengenai rancangan perda tersebut.

Begitu pula yang disampaikan oleh anggota Bapemperda Eko Sugianto, bahwa terkait penyusunan dua rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kota Cimahi,

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar