Muamar Khadafi, Sang Diktator Pemimpin Libya yang Berkuasa Lewat Kudeta

Opini —Senin, 1 Mar 2021 14:16
    Bagikan:  
Muamar Khadafi, Sang Diktator Pemimpin Libya yang Berkuasa Lewat Kudeta
(Foto: Pinterest.com)

POSKOTA JABAR, BANDUNG  

Sebutan ‘Si Anjing Gila’ yang kerap diesematkan media-media barat kepada kolonel Muammar Mohammed Abu Minyar al-Khadafi. Pasalnya, sepanjang empat dekade lebih Khadafi memimpin Libya, ia dikenal sebagai orang yang selalu membangkang terhadap dunia barat. 

Khadafi berhasil naik ke tampuk kekuasaan Libya melalui sebuah pemberontakan di Benghazi, kota di timur Libya. Aksi pemberontakan itu tak menuai perlawanan berarti dari raja Libya saat itu, Idris I, yang saat itu tengah menjalani perawatan medis di Turki.

Pemberontakan yang dikenal sebagai Gerakan 1 September itu dilakukan oleh kelompok Gerakan Perwira Bebas (Free Officers Movement) pada 1 September 1969. Kolonel Muammar Khadafi bersama 70 orang perwira militer Libya, kemudian mendeklarasikan penghapusan sistem monarki. Dalam tempo 2 jam, kudeta berhasil dilakukan di Benghazi yang kemudian disusul Tripoli dalam beberapa hari selanjutnya. Kudeta berjalan tanpa adanya korban.

BACA JUGA: KPK Kembali Memeriksa Lima Orang Saksi dalam Kasus Walikota Cimahi Non-Aktif Ajay Mochamad Priatna

Pasca Gerakan Perwira Bebas berhasil melangsungkan kudeta, 12 anggota di bawah naungan Dewan Komando Revolusioner (RCC) ditunjuk. RCC merupakan badan pelaksana pemerintahan setelah kudeta. Dalam visinya, RCC hendak menjadikan Libya sebagai negara bebas dan berdaulat bernama Republik Arab Libya. RCC juga berfokus pada kebebasan, persatuan, keadilan sosial, kesetaraan hak warga negara, serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap warga.

Kemudian kudeta pun melambungkan nama Khadafi di percaturan politik nasional. RCC kemudian memberi jabatan sebagai Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata. Pada Januari 1970, Khadafi ditunjuk sebagai Perdana Menteri.

Pada masa awal pemerintahannya, Khadafi menghapus Konstitusi Libya 1951. Khadafi beralasan konstitusi tersebut merupakan peninggalan kolonial. Untuk memastikan pemerintahannya berjalan dengan baik, Khadafi menulis manifesto yang termaktub dalam The Green Book. Pada intinya, The Green Book berupaya menempatkan dunia pada revolusi politik, ekonomi, dan sosial agar membebaskan masyarakat dunia dari penindasan.

BACA JUGA: Sepenggal Kisah Tentang Kiai Sadrach, Penyebar Ajaran Kristen Abangan di Tanah Jawa

Seperti ditulis oleh Lillian Craig Harris dalam Libya: Qadhafi’s Revolution and the Modern State (1986), Khadafi memadukan Islam ortodoks, sosialisme revolusioner, serta nasionalisme Arab dalam menciptakan sistem pemerintahan anti-Barat di Libya.

Khadafi tak ragu untuk bertindak tegas pada negara asing. Contohnya saat Khadafi meminta Amerika dan Inggris memindahkan basis militernya, menguasai ladang minyak asing, serta mengusir orang-orang Yahudi atau Italia.

Sementara untuk bidang perekonomian, peran swasta bisa dibilang besar kecuali di produksi minyak, perbankan, dan asuransi. Atas dasar tersebut, Khadafi sebagaimana dituturkan dalam The Green Book edisi kedua, perlahan menghapuskan segala campur tangan swasta dalam perdagangan, sewa, dan upah karena hal itu dianggap eksploitasi.

Khadafi pun melarang kepemilikan tempat tinggal lebih dari satu, mengubah perusahaan perorangan menjadi perusahaan negara, membentuk pasar rakyat yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga murah, sampai membatasi akses individu ke rekening bank guna menarik dana pribadi untuk program pemerintah.

Pemerintahan Khadafi pun kerap membiayai berbagai kelompok teroris di dunia mulai dari gerilyawan Palestina, pemberontak Muslim Filiphina, hingga tentara Republik Irlandia. Pada medio tahun 1980an, Barat menyalahkannya atas berbagai serangan teroris di Eropa seperti meledaknya pesawat Pan-AM 103 yang melintas di atas Lockerbie, Skotlandia, dengan menewaskan 270 orang pada 1988.

BACA JUGA: Mengungkap Sisi Lain Dono Warkop yang Paradoks, Mulai dari Dosen, Aktivis, dan Penulis

Kemudian Khadafi pun meletakan kekuasaan sebagai Perdana Menteri pada tahun 1977. Setelah itu, Khadafi menjadi Pemimpin dan Penuntun Revolusi Libya. Sebuah jabatan yang melanggengkan posisinya dalam kediktatoran selama 42 tahun dan tameng politik dari desakan mundur masyarakat Libya.

Selama 42 tahun itu pula masyarakat Libya hidup dalam keadaan tak menentu. Diperkirakan 13 persen warga Libya menganggur dan lebih dari 16 persen keluarga tidak memiliki pendapatan tetap. Sedangkan kebebasan masyarakat Libya juga terbatasi. Menurut Freedom of the Press Index, Libya menjadi negara yang paling kerap melakukan sensor terhadap pemberitaan di Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2009 dan 2011.

Di sisi lain, keadaan justru berbanding terbalik, Khadafi malah mengumpulkan pundi-pundi kekayaan pribadi selama masa jabatannya. Seperti dilansir The New York Times, Khadafi dibantu kolega politik dan anggota keluarganya mengendalikan sejumlah perusahaan bisnis. Khadafi mengadopsi gaya hidup mewah seperti yang dilakukannya di Amerika saat membeli properti mahal, berinvestasi pada film Hollywood, serta mengadakan pesta pribadi dengan mengundang bintang ternama.

Sebagai respon akan kondisi tersebut, masyarakat Libya pun mulai menghimpun massa untuk menggulingkan rezim otoriter Khadafi yang korup. Kelompok Islamis yang terdiri warga sipil menuntut demokrasi dihidupkan.

Sejak akhir 2010, Timur Tengah dan Afrika Utara disapu gelombang revolusi. Pemerintahan diktator Ben Ali di Tunisia ditumbangkan rakyatnya sendiri, begitu pula Hosni Mubarak di Mesir. Peristiwa yang dikenal dengan Arab Spring ini akhirnya memicu gerakan massa besar-besaran di Libya untuk menjatuhkan Khadafi. Beberapa menteri Khadafi juga mengundurkan diri dan membentuk National Transitional Council (NTC) untuk mendesak PBB mengambil sikap terhadap Khadafi. 

BACA JUGA: Mengenang Kang Ibing, Seniman Multitalenta yang Sosoknya Melegenda di Tatar Sunda

Tak tinggal diam, Khadafi menanggapi gerakan massa dengan mengirimkan perlawanan militer. Bentrok antara Islamis dengan Nasionalis tak bisa dihindarkan. Korban berjatuhan di samping puluhan ribu masyarakat Libya mengungsi ke negara lain. Akan tetapi, peruntungan Khadafi tak berlangsung lama. Kelompok Islamis berhasil menguasai Tripoli dan memukul mundur pasukan Nasionalis.

Singgasana Khadafi baru mulai goyang ketika sejumlah negara Barat mulai campur tangan. Yang menguatkan desakan terhadap PBB adalah Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy.

Setelah NATO menyerbu Libya, Khadafi terpojok dan mengungsi ke kampung halamannya di kota Sirte. Sadar dirinya terdesak, Khadafi menawarkan negosiasi. Pasukan pemberontak menolaknya. 

Khadafi kemudian mengungsi dari Sirte ke Misrata, kota dekat Tripoli, bersama ratusan orang. Saat konvoi itu melaju, pesawat NATO kembali menjatuhkan bom. Human Rights Watch melaporkan lebih dari 100 orang anggota konvoi meninggal dunia. 

Khadafi pun akhirnya bersembunyi di pipa saluran pembuangan air. Musuh menemukannya. Khadafi diseret, didorong, diteriaki, dan digebuki pemberontak hingga babak belur. Demonstran kemudian memasukan Khadafi ke dalam ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Hanya beberapa menit sebelum sampai, Khadafi meninggal dunia.

Tak ada yang tahu pasti bagaimana Khadafi meninggal. Kala itu, ada banyak pemberontak yang mengaku menyaksikan penembakan Khadafi. Ada juga versi yang mengatakan Khadafi ditembak pengawalnya sendiri. Otopsi resmi menyatakan bahwa kematian Khadafi disebabkan oleh luka tembak di kepala. (ES)

BACA JUGA: Muamar Khadafi, Sang Diktator Pemimpin Libya yang Berkuasa Lewat Kudeta

Editor: Edi
    Bagikan:  


Berita Terkait