BPKD Kota Sukabumi Menargetkan PAD dari Sektor Pajak Tahun 2021 Bisa Mencapai Rp 46 Miliar

Jawa Barat —Senin, 1 Mar 2021 19:00
    Bagikan:  
BPKD  Kota Sukabumi Menargetkan PAD dari Sektor Pajak Tahun 2021 Bisa Mencapai Rp 46 Miliar
Kantor BPKD Kota Sukabumi, di Jalan Cikole Dalam, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. (Hendra)
POSKOTAJABAR, SUKABUMI.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak tahun 2021 bisa mencapai Rp. 46 miliar. Hal itu, karena target PAD sektor pajak setiap tahunnya terus mengalami kenaikan.

Pada tahun 2018 target yang harus dicapai Rp. 35 miliar. Kemudian pada tahun 2019, mencapai Rp. 38 miliar lebih, dan di tahun 2020 mencapai Rp. 42 miliar lebih. Sehingga pada tahun 2021 juga harus lebih tinggi lagi.

"Dan tahun ini kembali naik menjadi Rp. 46 miliar lebih, dari 7 sektor pajak daerah,"ungkap Kabid Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah BPKD Kota Sukabumi, Rakhman Gania, kepada wartawan, Senin (01/03/2021).

BACA JUGA:  Tim SAR Gabungan Langsung Terjun di Perairan Teluk Pananjung Pangandaran, Melakukan Pencarian Nelayan yang Hilang

Rakhman mengatakan, pihaknya tetap optimis bisa mencapai target PAD sektor pajak 2021 dari tujuh sektor pajak darrah, meski saat ini masih dalam masa pandemi covid-19."Kita tetap optimis bisa mencapai target PAD sektor pajak tahun ini," ujar Rakhman, kepada wartawan, belum lama ini. 

Rakhman mengakui, kondisi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih berlanjut. Tentunya, akan  mempengaruhi pependapatan. Kendati demikian, pihaknya akan memaksimalkan pendapatan dengan cara memperketat pengawasan di lapangan, sehingga bisa terkontrol.

"Pajak yang kita terima ini 'kan hasil laporan omset disetiap perusahaan atau pelaku usaha. Jangan sampai mereka beralasan pandemi. Sehingga, omset mereka kecil. Kita akan memperketat pengawasannya,"ucapnya.

Selain itu, pihaknya akan mengoptimalkan pemetaan dan pendataan untuk melihat berbagai  potensi pajak. "Kita terus berupaya melakukan pendataan, lalu dari data itu kita analisisa, apakah bisa kenakan wajib pajak atau tidak. Nanti kelihatan potensi- potensi pajaknya,"tuturnya.


Kemudian, tambah Rakhman, dilakukan pengawasan dengan cara  turun langsung ke lapangan serta memperbanyak alat tapping box atau mesin pencatat transaksi.

"Kayanya di tahun ini akan ada penambahan tapping box, itu bagian dari ikhtiar kita dalam pengawasan laporan transaksi disetiap wajib pajak," pungkasnya. (Hendra)


Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait