Kebijakan Diizinkannya Investasi Minuman Keras Dinilai Tidak Aspiratif

Nasional —Selasa, 2 Mar 2021 07:32
    Bagikan:  
Kebijakan Diizinkannya Investasi Minuman Keras Dinilai Tidak Aspiratif
Ilustrasi minuman keras. (depositphotos)

POSKOTAJABAR, JAKARTA. 

Diberikannya izin investasi untuk industri minuman keras  (miras) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua mendapat penolakan meluas dari berbagai elemen masyarakat. Sehingga, kebijakan itu dinilai tidak aspiratif oleh banyak kalangan.

"Penolakan itu tidak hanya dari kalangan Islam, seperti Ormas Islam dan MUI. Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, bahkan menilai Perpres Miras bertentangan dengan Pancasila," kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, Senin (01/03/2021).

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) juga tegas menolak kebijakan Jokowi tersebut. Bahkan, MRP mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

BACA JUGA:  PLN Segera Salurkan Stimulus Listrik Subsidi dari Pemerintah, Begini Cara Mendapatkannya

Penolakan dari berbagai elemen masyarakat mencerminkan Perpres Nomor 10 tahun 2021 tidak aspiratif. "Hal itu juga terlihat dari pengakuan pihak MRP, yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan Perpres tersebut. Hal ini menguatkan dugaan, Perpres ini disusun tidak melibatkan pemangku kepentingan," ujarnya.

Padahal, dalam negara demokrasi, semestinya setiap penyusunan regulasi melibatkan rakyat. Pelibatan rakyat sebagai perwujudan prinsif demokrasi dari rakyat untuk rakyat.

Kalau Perpres disusun tanpa pelibatan rakyat, maka prinsif demokrasi sudah diingkari. Hal ini tentu berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Tanah Air.

BACA JUGA:  Densus 88 Antiteror Amankan 12 Teroris di Jawa Timur, Diduga Berafiliasi ke Kelompok Jamaah Islamiyah

Menurut pengamat Jamiluddin Ritonga, langkah Jokowi menerbitkan Perpres untuk Izin investasi industri miras merupakan langkah yang tidak aspiratif.

"Karena Perpres tersebut sangat tidak aspiratif, maka pemerintah seyogyanya berlapang dada mencabutnya. Itu kalau pemerintah ini masih mengakui rakyat sebagai pemilik kedaulatan di Indonesia," tuturnya. (Poskota/rizal/win)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait