Pemkot Sukabumi Serahkan Dua Draf Raperda ke Legislatif

Jawa Barat —Selasa, 2 Mar 2021 11:40
    Bagikan:  
Pemkot Sukabumi Serahkan Dua Draf Raperda ke Legislatif
Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Kota Sukabumi, Tri Sari Setiati. (foto;Ist)

POSKOTAJABAR, SUJABUMI.
Dua dari 11 draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 2021 telah diserahkan Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi kepada DPRD setempat. Kedua raperda tersebut yakni, Raperda  Tentang Perubahan Pengelolaan Sampah, dan Raperda Tentang Inovasi Daerah.

"Kita sudah layangkan draftnya ke dewan untuk dibahas lebih lanjut,"ujar Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Kota Sukabumi, Tri Sari Setiati, saat ditemui di kantor nya, Selasa (02/03/2021).

Tri mengungkapkan, rencananya ada tiga Raperda yang akan dibahas di triwulan pertama ini. Hanya saja, satu Raperda ditunda pembahasannya dengan alasan momentum yang kurang tepat. Raperda tersebut yakni Tentang Revisi Retribusi Pelayanan Kesehatan.

"Perda tersebut sudah lama yaitu sejak tahun 2012, sehingga dinilai perlu adanya revisi. Tapi, dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini momentnya tidak tepat. Jadi, ditunda dulu hingga memungkinkan,"katanya.

BACA JUGA : Hari Pertama Kerja, Jeje Wiradinata Ajak Eselon II Fokus pada Tugas Jangan Berpikir Soal Mutasi


11 Raperda akan Dibahas

Untuk di tahun 2021 ini, tambah Tri, ada 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Sukabumi yang akan dibahas. Dari jumlah tersebut, tiga merupakan usulan dari DPRD setempat. Yakni, penyediaan saraan ibadah pada perkantoran dan pusat pembelanjaan,  penanganan gelandangan dan pengemis, dan mengenai penyelanggraan peternakan dan kesehatan.

"Dari 11 Raperda itu tiga dari DPRD, dan sisanya yang 8 raperda itu dari Pemkot,"imbuhnya

Terkait Naskah Akdemik (NA) di setiap peraturan daerah, lanjut Tri, berdasarkan  peraturan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, NA itu wajib hukumnya bagi undang-undang, tetapi bagi peraturan daerah, bisa juga cukup dengan penjelasan ataupun keterangan.

"Di undang-undang nomor 11 tahun 2011, pasal 56 ayat 2, menerangkan bahwa Raperda cukup disertai dengan penjelasan atau keterangan. Jadi, raperda itu bisa memakai NA, keterangan, ataupun cukup dengan penjelasan. Jadi NA itu tidak wajib di raperda,"pungkasnya.(Hendra)


BACA JUGA : Pemkot Sukabumi Serahkan Dua Draf Raperda ke Legislatif


Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait