Komisi Gabungan DPRD KBB Siap Pertahankan Aset Milik Pemerintah, Sengketa Tanah yang Dikuasai Pihak Lain

Jawa Barat —Rabu, 3 Mar 2021 12:26
    Bagikan:  
Komisi Gabungan DPRD KBB Siap Pertahankan Aset Milik Pemerintah,  Sengketa Tanah yang Dikuasai Pihak Lain
Komisi Gabungan DPRD KBB, Kabag Aset, dan Kabag Hukum melakukan survei lokasi lahan milik Pemkab Bandung Barat yang dikuasai pihak yang mengaku akhli waris. (Ist)

POSKOTAJABAR, LEMBANG.

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), sepakat untuk menugaskan tim dari Komisi I dan Komisi II, guna menyelesaikan masalah sengketa tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KBB yang diaku oleh pihak lain.

Pembentukan tim itu, terkait tanah seluas 8,8 Hektar yang beralamat di Jalan Kayu Ambon Lembang yang saat ini dijadikan Pacuan Kuda. Diketahui aset itu milik Pemkab KBB. Namun, saat ini tanah itu masih dikuasai oleh salah satu ahli waris yang mengaku berhak untuk menguasai tanah tersebut. 

Pertemuan pembahasan masalah itu, digelar di Aula Kecamatan Lembang yang dihadiri oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Kabag Aset, Kepala Desa (Kades) Kayu Ambon, Camat Lembang, dan Komisi I dan II DPRD KBB, Selasa (02/03/2021).

Menurut anggota Komisi I DPRD KBB, Sunarya Erawan, saat dikonfirmasi usai acara, pihaknya telah ditugaskan agar mengawasi sengketa aset tanah tersebut. "Jadi, dari hasil pertemuan tadi, bahwa aset tersebut benar-benar harus dipertahankan," ujar Sunarya.


Secara kelembagaan, lanjut Sunarya, pihaknya akan menyurati Bupati Aa Umbara Sutisna, supaya Pemkab KBB sesegera mungkin dapat mengambil tindakan dan langkah supaya dapat menyelamatkan aset milik negara tersebut.

“Kami dari komisi I dan II, secepatnya akan melakukan audensi dengan bupati dan koordinasi ke Pemda Kabupaten Bandung tentang aset tersebut. Kita akan minta, apakah ada bukti-bukti soal kepemilikan aset tersebut,” tegasnya.

Sedangkan, menurut Kabag Hukum, Asep Sudiro, masalah tanah sengketa, pihaknya akan menempuh jalur hukum demi menyelamatkan aset tanah negara tersebut. 

“Kita siap ‘berperang’ di pengadilan karena negara kita negara hukum. Ya, harus diselesaikan secara hukum. Tidak bisa diselesaikan seenaknya saja, bangun ini bangun itu,” paparnya..

Masalah beberapa bangunan yang sudah berdiri di lahan itu, Asep memandang, masalah itu meupakan bagian dari melawan hukum dengan cara penyerobotan lahan. 

“Pandangan kami, itu penyerobotan karena Pemda Bandung Barat yang merasa memiliki atas tanah tersebut. Tapi kalau mereka (ahli waris) merasa memiliki mungkin bukan penyerobotan. Makanya, harus diselesaikan secara hukum,” terangnya.


Ditegaskan Asep, Pemda Bandung Barat juga memiliki bukti kuat surat keputusan Bupati Bandung tahun 2012-2013, yaitu surat pelimpahan aset dari Kabupaten Bandung ke KBB pada tahun 2010, juga persetujuan DPRD yang menyetujui bahwa aset tersebut untuk diserahkan kepada Pemkab Bandung Barat. 

“Kalau kita tidak melindungi aset tersebut, khawatir dikuasi pihak lain. Kita juga minta kepada BPN agar tidak mengoveralihkan kepemilikan tanah tersebut,” tandasnya. 

Saat dilakukan pengecekan ke lokasi lahan tersebut, dari rombongan komisi gabungan bersama Kabag Aset, Kabag Hukum, di lokasi tanah dipasangi plang yang berbunyi "TANAH INI MILIK MAFALDA AHLI WARIS OERKI". Bahkan, beberapa bangunan sudah berdiri, dikelilingi benteng, serta ditanami sayuran. (Bagdja) 
Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait