Eksepsi Tim Pengacara Hutama Yonathan Ditolak Hakim I Gede Dewa

Jawa Barat —Rabu, 3 Mar 2021 15:15
    Bagikan:  
Eksepsi Tim Pengacara Hutama Yonathan Ditolak Hakim I Gede Dewa
Kuasa Hukum terdakwa, Ronny Pandiangan, SH, MH sedang berunding dengan terdakwa Hutama Yonathan. (Bagdja)

POSKOTAJABAR, CIMAHI.

Eksepsi dari Tim Kuasa Hukum Direktur Utama Rumah Sakit Umum Kasih Bunda (RSUKB), Hutama Yonathan, yang melakukan penyuapan terhadap tersangka Walikota Cimahi Non-Aktif, Ajay Mochamad Priatna, terkait masalah perijinan RSUKB Anggaran Tahun 2018-2020, ditolak oleh Ketua Majelis Hakim I Gede Dewa, SH, MH dalam sidang Rabu (03/03/202) di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. 

Besaran suap itu mencapai Rp. 3,2 Milyar dan baru diterima Rp. 1,6 Milyar oleh tersangka Walikota Cimahi Non-Aktif, Ajay Mochamad Priatna. Ini terkait masalah perijinan RSUKB Anggaran Tahun 2018-2020. 

Namun, saat digelar sidang ke III di Ruang Sidang I Wirjono Prodjodikoro Pengadilan Negeri (PN) Bandung Jalan Jl. R.E. Martadinata Kota Bandung, eksepsi dari Tim Kuasa Hukum Direktur Utama RSUKB, Hutama Yonathan, ditolak oleh Ketua Majelis Hakim I Gede Dewa, SH, MH. Sehingga, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 10 Maret 2021.

Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Nugraha, SH, MH, saat dikonfirmasi POSKOTAJABAR, membenarkan ditolaknya eksepsi dari kuasa hukum terdakwa.

BACA JUGA:  Tidak Ada Izin dari Satgas Covid-19, Acara Pemotretan Booklet SMAN 4 Tasikmalaya Dibubarkan Petugas

"Jadi, sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi-saksi dan sidang dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021," ujar Budi.

Berdasarkan eksepsi keberatan dibacakan secara detail oleh Ronny Pandiangan, SH.,MH. bahwa dakwaan terhadap terdakwa Pasal 5 ayat 1 huruf H UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang telah dirubah menjadi No. 20 Tahun 2021 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP, adalah tindak perdata bukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh JPU KPK.

Kesimpulannya, bahwa surat dakwaan yang disampaikan JPU KPK tidak dapat diterima, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan perdata bukan perbuatan pidana. 


Ditambahkan Budi, alasan dari Majelis Hakim menolak eksepsi dari kuasa hukum Hutama Yonathan, dikarenakan masalahnya sudah masuk kepada pokok perkara seperti yang sudah disampaikan oleh pihak JPU.

Tim Kuasa Hukum Terdakwa Hutama Yonathan Ronny Pandiangan SH, MH, mengakui, eksepsinya ditolak oleh Majelis Hakim. Namun, saat disinggung persiapan saksi-saksi yang akan dihadirkan pada sidang lanjutan Rabu (10/03/2021), Ronny sudah menanyakan berapa orang saksi-saksi yang harus dihadirkan. 

BACA JUGA:  Hati-Hati Penipuan ! Waspada Situs Palsu Pendaftaran Prakerja

"Tadi saya sudah menanyakan kepada pihak JPU, saksi-saksi yang akan dihadirkan. Tapi, dari pihak JPU belum memberikan jawaban yang pasti. Jadi, kita tinggal tunggu keputusan dari JPU-nya," kata Ronny.

Terkait sidang ke depan, menurut Ronny, pihaknya telah mempersiapkan bantahan dan sanggahan bagi kliennya. "Kitapun sudah siap memberikan sanggahan-sanggahan, bila itu tidak sesuai dengan faktanya," tegasnya. (Bagdja)


Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait