Indonesia Masuk Dalam 35 Negara Rawan Bencana, Begini Kata Presiden Joko Widodo

Nasional —Rabu, 3 Mar 2021 19:44
    Bagikan:  
Indonesia Masuk Dalam 35 Negara Rawan Bencana, Begini Kata Presiden Joko Widodo
Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia merupakan 35 negara yang rawan bencana. (presidenri.go.id)

POSKOTAJABAR, JAKARTA.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana. Bahkan, masuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Demikian dikatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara  Jakarta, Rabu (03/03/2021).

"Dalam kurun waktu satu tahun, dari Februari 2020 hingga Februari 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sedikitnya ada 3.253 bencana yang terjadi di Indonesia, baik berupa bencana hidrometeorologi hingga bencana geologi," ungkap Presiden Jokowi.

Kunci utama dalam mengurangi risiko, kata Presiden, kembali terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa aspek lain dalam manajemen kebencanaan menjadi tidak diperhatikan.

BACA JUGA:  Aturan Investasi Industri Minuman Keras Dicabut, Azis Syamsuddin Apresiasi Presiden Jokowi

"Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif, saat bencana terjadi. Karena itu, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi," tandas Presiden.

Pemerintah sendiri telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020. Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa poin pentingnya tidak berhenti dengan memiliki rencana besar dalam jangka panjang saja. Menurutnya, rencana besar tersebut harus bisa diturunkan dalam berbagai kebijakan dan perencanaan kebencanaan.

BACA JUGA:  Bupati Indramayu Perintahkan Kadinsos Jemput Lima Remaja yang Tertangkap Razia di Kota Surabaya

"Grand design itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, dalam perencanaan-perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana. Tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan," jelasnya.

Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dan Kepala BNPB, Doni Monardo. (johara/ruh)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait