DPRD Pangandaran Minta DPUTRPRKP Kembalikan Kelebihan Pembayaran Proyek

Jawa Barat —Jumat, 5 Mar 2021 04:47
    Bagikan:  
DPRD Pangandaran Minta DPUTRPRKP Kembalikan Kelebihan Pembayaran Proyek
Solihudin anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi PKS (foto: ist)
POSKOTAJABAR,PANGANDARAN.
Solihudin anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi PKS meminta Dinas Pekerjaan Umun Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPUTRPRKP) Kabupaten Pangandaran untuk segera memperbaiki temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

Pasalnya, pada Dinas yang satu ini sudah menjadi langganan temuan BPK selama beberapa tahun terakhir.

Solihudin menyebutkan, bahwa BPK RI memberikan waktu selama 60 hari untuk segera melakukan perbaikan.

"Selain itu, Dinas tersebut juga sesegera mungkin mengembalikan kelebihan bayar atas kekurangan volume pekerjaan," ujarnya kepada POSKOTAJABAR, Kamis (04/03/2021).


Kelebihan Pembayaran

Dia meminta pada dinas terkait untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

"Pada rapat Badan Anggaran (Banggar,red) DPRD waktu lalu sudah ada kesepakatan untuk segera mengembalikan uang kelebiban bayar pada beberapa pekerjaan," ucapnya.

Solihudin mengatakan, OPD seperti DPUTRPRKP dalam pekerjaan proyek terkait kekurangan volume sehingga terjadi kelebihan pembayaran dan itu harus dikembalikan ke kas daerah.

"Mereka saat rapat sudah menyanggupi uang kelebihan akan dikembalikan sesuai batas waktu yang sudah ditentukan," terang Solihudin.

BACA JUGA :Dua Ditangkap Satu Buron, Polresta Tasikmalaya Ungkap Komplotan Curanmor


Pengawasan Sudah Maksimal

Menurut dia, pengawasan dari pihak DPRD sudah maksimal oleh Komisi III dan berjalan dengan baik sesuai tahapan.

"Namun anehnya, setelah tahap PHO dan pengawasan dari internal OPD dan Inspektorat tidak terjadi temuan, namun ketika diperiksa BPK RI pasti ada saja temuan," tuturnya heran.

Dia menyampaikan, dengan tidak adanya kesingkronan antara hasil pengawasan di lapangan dengan hasil temuan BPK RI menjadi bahan evaluasi. 

"Kami (DPRD) berjanji akan terus mengevaluasi dan menganalisa kenapa bisa ada temuan ketika diperiksa oleh BPK RI setiap tahunnya," papar Solihudin.

Sebelumnya, Bupati Pangandaran  Jeje Wiradinata menegaskan, dirinya akan mengevaluasi dinas yang selalu jadi temuan BPK RI setiap tahunya. (dry)


BACA JUGA : DPRD Pangandaran Minta DPUTRPRKP Kembalikan Kelebihan Pembayaran Proyek
Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait