Kota Bandung Menerima Bantuan Rutilahu Senilai Rp 7,7 Miliar dari Pemprov Jabar, untuk Perbaikan 440 Unit Rumah

Jawa Barat —Jumat, 5 Mar 2021 07:27
    Bagikan:  
Kota Bandung Menerima Bantuan Rutilahu Senilai Rp 7,7 Miliar dari Pemprov Jabar, untuk Perbaikan 440 Unit Rumah
Walikota Bandung, Oded M. Danial menyampaikan terima kasih atas bantuan Rutilhu dari Pemprov Jabar. (Humas Pemkot Bandung)
POSKOTAJABAR, BANDUNG.

Sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerima bantuan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar ) pada tahun 2021 senilai Rp. 7,7 Miliar. Bantuan tersebut untuk memperbaiki sebanyak 440 unit.

Bantuan per unitnya senilai Rp. 17,5 juta. Dari jumlah tersebut, Rp16,5 juta untuk penerima manfaat atau Calon Penerima, Calon Lokasi (CPCL) yang digunakan sebagai material bangunan. Sedangkan sisanya untuk upah tenaga kerja dan administrasi untuk setiap penerima bantuan.

Walikota Bandung, Oded M. Danial, pun bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut. "Saya harap, ini merupakan bagian dari bentuk penguatan kolaborasi. Sebab, membangun sebuah kota tidak bisa dalam bentuk parsial," katanya pada acara Sosialisasi Kepada BKM/LKM/LPM Penerima Bansos Perbaikan Rutilahu di Kota Bandung di Aula Kantor DPKP3 Kota Bandung.


"Kebijakan strategis saya bersama Kang Yana dalam membangun Bandung, terletak pada kata silaturahmi atau bahasa pemerintahannya kolaborasi. Kami cukup banyak dibantu oleh Pak Gubernur dan pemerintahan di level atasnya," ungkapnya.

Oded mengakui, Kota Bandung memiliki keterbatasan anggaran. Namun, dengan semangat kolaborasi, Pemkot Bandung tetap akan mampu membangun Kota Bandung.

"Pesan saya, saat ini uang beberapa juta bisa jadi persoalan kalau tidak benar pelaksanaannya. Mari bersama-sama lebih teliti lagi dalam melangkah. Mudah-mudahan dengan kehati-hatian ini mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan memberikan manfaat bagi warga Kota Bandung," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar, Boy Iman Nugraha, mengatakan, program kegiatan Rutilahu ini sebetulnya berhenti pada tahun 2020. Tetapi, pada Agustus 2020 Pemrov Jabar melakukan pinjaman melalui Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Selanjutnya, juga pada 2021 ini, dengan komitmen Pemrov Jabar beserta para anggota Dewan, menargetkan 31.500 unit perbaikan Rutilahu, yang merupakan akumulasi kekurangan pada 2019. Target kami 100.000 unit pada 2023. Jadi, untuk Kota Bandung masih 400-an unit. Insya Allah di Kota Bandung ini Pemkot juga bisa membantu menanganinya dengan swadayanya. Beda dengan daerah lain, yang sampai 2.000 lebih karena memang kondisinya yang seperti itu," ungkapnya.

Menurut Boy, perbaikan Rutilahu yang merupakan bantuan sosial Pemprov Jabar, usulannya dari CPCL datang langsung ke Kelurahan atau Desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

"Selanjutnya, dibuatkan proposal untuk diusulkan, diverifikasi oleh Dinas, dan diusulkan ke Kepala Daerah. Kemudian diterima dan diverifikasi oleh kami. Kalau sudah disetujui, akan langsung mentransfer dana. Jadi, uang itu langsung ke LPM dan BKM. Pertanggungjawabannya secara keseluruhan ada di LPM dan BKM. Nanti ada juga tenaga fasilitator lapangan," lanjutnya.

Nantinya, LPM dan BKM akan didampingi oleh Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas sebagai tim teknis di tingkat kewilayahan.  Sedangkan di tingkat Kota, didampingi oleh Dinas termasuk pendampingan dari Kejati dan Kepolisian.


"Jadi, dalam kegiatan hari ini, sosialisasi dalam rangka tertib administrasi, tertib pelaksanaan, ada pembekalan dari Kejaksaan dan Kepolisian," ucap Boy.


Boy berharap, hal ini bisa menjadi stimulus pergerakan ekonomi di Kewilayahan. Meski Kota Bandung hanya mendapat sekitar Rp 7,7 Miliar diharapkan bisa membantu pergerakkan ekonomi lokal.

"Pesan dari Pak Gubernur, yaitu menggunakan SDM dan material setempat, dan memanfaatkan potensi lokal yang ada di lingkungan sekitarnya," katanya.

"Diharapkan juga kita lebih memilih kepada rehabilitasi rumah yang tidak layak huni menjadi layak. Kelayakan itu ada tata udara (sirkulasi), tata cahaya, ketersediaan ruang, dan sanitasi, itu dulu yang diutamakan rehab-rehabnya," katanya. (nst)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait