Penolakan Terhadap KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara Terus Bermunculan

Nasional —Jumat, 5 Mar 2021 18:07
    Bagikan:  
Penolakan Terhadap KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara Terus Bermunculan
KLB Demokrat di Deli, Serdang, Sumatera Utara dianggap ilegal. (ist)

POSKOTAJABAR, MEDAN.

Penolakan terhadap pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) terus bermunculan. Penolakan itu juga ditujukan kepada sosok Kepala Staf Kresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko yang kemudian terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demorat (PD) versi KLB.

Berdasarkan informasi, pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara, sepakat menolak penyelenggaraan KLB PD di Deli Serdang, Sumut itu. Itu membuat suasana sidang menjadi rusuh.

"Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Heri Zulkarnain dalam keterangannya.

BACA JUGA:  Kendaraan Operasional Milik Desa Singajaya Hilang Dicuri Akibat Tak Memiliki Garasi

Di sebuah hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara, tertera nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko. Pihak hotel menyatakan, semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Namun, Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik, sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini.

DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sependapat dengan penegasan Heri diamini. Terdapat 33 DPC se-Provinsi Sumatera Utara yang menurut informasi sebagian besar menolak KLB tersebut.

Ketua DPC Gunung Sitoli, Herman Jaya Harefa, menolak tegas pelaksanaan KLB illegal. Apalagi, dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara. “Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020. Saya sendiri ikut aklamasi memilih mas AHY sebagai ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah di tangan beliau," tambah Herman.

Ketua DPC Kota Sibolga, Efendi Marpaung, juga berpendirian sama dengan menolak adanya kongres luar biasa. "Tidak ada itu KLB itu. Sudah pasti ilegal. Mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader? Saya ikut memilih Mas AHY sebagai Ketum dalam Kongres V Partai Demokrat, bulan Maret tahun lalu," tegas Efendi Marpaung.

BACA JUGA:  Kapolres Lebak Melakukan Pemeriksaan Senjata Api Para Anggotanya, Cegah Penyalahgunaan

Menurut Efendi, elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat terus mengalami kenaikan, sehingga menjadi hal mustahil AHY digantikan posisinya oleh orang lain. "Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol," tandasnya.

Penolakan keras juga muncul dari Serdang Bedagai. Ketua DPC Partai Demokrat Serdang Bedagai, Labuhan Hasibuan, menyatakan dengan tegas, menolak KLB ilegal. "Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oleh oknum penyelenggara KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui," ujar Labuhan Hasibuan.

DPD Partai Demokrat Sumut, kini sedang mengupayakan agar kegiatan ilegal yaitu KLB Demokrat dibatalkan atas nama hukum. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, meminta para peserta KLB versi Demokrat KSP Moeldoko pulang karena bertentangan dengan upaya pemerintah dengan pencegahan Covid-19. "Keramaian atau kerumunan merupakan salah satu yang harus dihindari dan dicegah, sesuai protokol kesehatan," kilahnya. (Poskota/nst)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait