Plt Walikota Cimahi Ngatiyana Membuka Forum Perangkat Daerah (FPD) BPBD Kota Cimahi

Jawa Barat —Jumat, 5 Mar 2021 19:03
    Bagikan:  
Plt Walikota Cimahi Ngatiyana Membuka Forum Perangkat Daerah (FPD) BPBD Kota Cimahi
Plt Walikota Cimahi, Ngatiyana, dan Kepala BPBD, Asep Bahtiar, S.Sos., M.Si. menggelar FPD BPBD Kota Cimahi. (Ist)
POSKOTAJABAR, CIMAHI.

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cimahi Ngatiyana, membuka pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (FPD) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Cimahi, yang digelar di Gedung B Komplek Pemerintahan Kota Cimahi, Jalan Rd. Daeng Hardjakusumah, Cimahi Utara, Jum'at (05/03/2021).

"Dalam rangka FPD bidang kebencanaan kota Cimahi tahun 2021 ini, untuk dapat menyamakan persepsi. Sehingga, apa yang dilakukan di tahun 2022 nanti terdapat perencanaan yang terjalin dengan baik, karena dapat masukan dan usulan," ujar Ngatiyana.


Rencana kerja pemerintah Kota Cimahi 2022, merupakan rencana pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 sampai tahun 2022, yang memuat rancangan ataupun kerangka ekonomi daerah serta prioritas daerah yang pendanaanya untuk tahun tahun 2022. 

Bagi semua perangkat daerah, termasuk BPBD, dan stakeholder yang ada, sehingga pada pelaksanaanya nanti terjadi sinkronisasi antara SKPD dan OPD. Dengan digelarnya FPD  ini untuk meneruskan program dan kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya (Tupoksi), baik untuk  Provinsi atau kabupaten/kota. Hal itu sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, untuk Penyempurnaan Rancangan Kepala Daerah tahun 2021 sedang disusun. 

Untuk melaksanakan program pembangunan daerah tahun 2022, menurut Ngatiyana, diperlukan kebijakan dan penyusunan rencana kerja setiap SKPD tahun 2022, berdasarkan kebutuhan dan beroriantasi dengan skala prioritas sesuai dgn sumber daya yang dimiliki. Sehingga, dapat menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintah daerah yang lebih komoditif terbuka dan demokratis bertanggung jawab dan profesional.


Berdasarkan Undang-Undang no 9 tahun 2015 tentang perubahan atas kedua Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yaitu tentang pemerintah daerah penyusunan rancangan perangkat daerah haruslah selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi hingga kabupaten/kota. (Bagdja)
Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait