Kedaulatan Pangan dengan Memanfaatkan Potensi dan Kearifan Lokal

Jawa Barat —Minggu, 7 Mar 2021 21:14
    Bagikan:  
Kedaulatan Pangan dengan Memanfaatkan Potensi dan Kearifan Lokal
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono ST, Kepala Dinas Pertanian Indramayu Takmid, Praktisi Pertanian Carkaya foto bersama dengan sejumlah penyuluh pertanian, serta Kelompok Tani


POSKOTAJABAR, INDRAMAYU.

Ketua TP PKK Kabupaten Indramayu, Setyowati Anggraini Saputro, mengatakan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif.

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana turunan dari pelaksanaan UU tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi  Pasal 26 salah satunya dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan.

 "Spirit dari undang-undang tentang pangan adalah bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan," kata Anggi sapaan akrab Setyowati Anggraini, saat menjadi pembicara pada kegiatan peningkatan kapasitas petani dan penyuluh, yang diselenggarakan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, di Aula Hotel Wiwi Perkasa Indramayu, Minggu (07/30/2021).

 BACA JUGA : Anak Bupati Bandung Barat,  Andri Wibawa Diduga Terlibat Kasus Tindak Pidana Korupsi


Wadah Aspirasi

Dikatakan, sebuah undang-undang dengan semangat keberpihakan ideologis yang ketat dan visioner tentu harus ditangkap secara akseleratif oleh pemerintah daerah Indramayu dibawah kepemimpinan Bupati Nina Agustina.

 "Saya selaku Ketua TP PKK Kabupaten, bertekad bulat bersama pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan OPD terkait, untuk mendukung serta mensukseskan keberpihakan pemerintah daerah dalam mengakselerasi Undang Undang nomor 18 tahun 2012," terangnya

Menurutnya, program tersebut juga berjalan dengan daya dukung yang diperkuat oleh pemerintah pusat melalui komisi pertanian yang spesifik adalah Rumah Aspirasi Ono Surono (RAOS) sebagai wadah aspirasi arus utama dalam bidang pertanian di Indramayu.

BACA JUGA : Prof Iris: Varian Baru Virus Corona B 117 Lebih Cepat Penyebarannya 


Kelompok Wanita Tani

Kedepan, lanjut Anggi, TP PKK  Kabupaten Indramayu mewakili pemerintah daerah berharap RAOS sebagai arus utama wadah aspirasi untuk terus mengembangkan daya jangkau program Keompok Wanita Tani (KWT) agar menjadi spot spot kebijakan pemerintah dalam mensukseskan Visi Misi Indramayu Bermartabat, yang salah satunya adalah program Perempuan Berdikari atau PERI.

Ia menegaskan, hal ini merupakan sebuah langkah konstruktif dan tepat dalam memberdayakan kelompok perempuan untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan daerah melalui KWT akan menjadi awal kebangkitan kelompok tani wanita dalam mewujudkan satu kelompok yang memiliki kekuatan dan menjadi tombak pembangunan pertanian, paling tidak di level keluarga, sehingga penting untuk dikembangkan dan diperhatikan dari segala lini.

 Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono ST, Kepala Dinas Pertanian Indramayu Takmid, Praktisi Pertanian Carkaya, sejumlah penyuluh pertanian, serta Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani. (Yan)


BACA JUGA :Kedaulatan Pangan dengan Memanfaatkan Potensi dan Kearifan Lokal  

 

Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait