Pemkab Pangandaran Akan Rasionalisasi Jumlah Pegawai Non ASN

Jawa Barat —Senin, 8 Mar 2021 12:55
    Bagikan:  
Pemkab Pangandaran Akan Rasionalisasi Jumlah Pegawai Non ASN
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani (foto: ist)

POSKOTAJABAR,PANGANDARAN 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran berencana akan merasionalisasi jumlah pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran, Dani Hamdani menyebutkan, pihaknya kini sedang menganalisa beban kerja di setiap SKPD.

"Sebelumnya kita juga sudah melakukan assessment atau evaluasi di setiap SKPD," ujarnya saat dihubungi POSKOTAJABAR, Senin (08/03/2021).

Kemudian, kata dia, hasil Assessmen dan analisa beban kerja itu diserahkan ke tiap masing - masing SKPD untuk disesuaikan dengan kebutuhan ril pegawai.

"Kalau ada kelebihan pegawai nanti tiap SKPD melakukan rasionalisasi pegawai Non ASN," katanya.


BACA JUGA : Anak Bupati Bandung Barat,  Andri Wibawa Diduga Terlibat Kasus Tindak Pidana Korupsi


Belum Final 


Analisa jabatan dan beban kerja itu, sambung Dani, saat ini belum final.

"Baru sebagian saja, tapi kemungkinan minggu depan akan rampung," ucap Dani.

Menurut Dani, saat ini setidaknya ada 4 ribu lebih pegawai Non ASN yang bekerja dilingkungan Pemkab Pangandaran.

"Nanti mungkin rasionalisasi ini juga akan mempertimbangkan lama bekerja, lulusan dan lainnya," ungkapnya.

BACA JUGA : Pernikahan Dibawah Umur 20 Tahun Ternyata Sangat Berbahaya


Harus Diefsienkan
Ditempat berbeda, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan bahwa anggaran pegawai Honorer di Pangandaran mencapai Rp110 miliar. "Angka sebesar itu untuk tahun ini," sebutnya.

Menurut Jeje, beban kerja di dinas harus diefesiensikan untuk pekerja honorer.

"Bagi Pemerintah berapa pun jumlah honorer gak masalah. Tapi bagi kita Pemda berapa jumlah kebutuhan dan beban kerja," katanya.

Jeje dengan tegas juga mengatakan bahwa jangan sampai di setiap SKPD ada istilah pegawai titipan.

"Nanti akan kita rapatkan, jangan sampai banyak  yang merupakan titipan-titipan," pungkasnya. (dry)


BACA JUGA : Pemkab Pangandaran Akan Rasionalisasi Jumlah Pegawai Non ASN
Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait