Pemkot Bandung Melalui BKPP Mengusulkan Penerimaan Sekitar 4.400 ASN Tahun 2021, Terbanyak Guru

Jawa Barat —Selasa, 9 Mar 2021 21:37
    Bagikan:  
Pemkot Bandung Melalui BKPP Mengusulkan Penerimaan Sekitar 4.400 ASN Tahun 2021, Terbanyak Guru
Kepala BKPP Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, mengungkapkan Pemkot Bandung akan menerima 4.400 ASN Tahun 2021. (Humas Pemkot Bandung)
POSKOTAJABAR, BANDUNG.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) mengusulkan penerimaan sekitar 4.400 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2021. Rinciannya, sekitar 3.400 merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kebanyakan tenaga guru atau pendidik.

Demikian diungkapkan Kepala BKPP Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, saat program Bandung Menjawab di Taman Dewi Sartika, Balai Kota Bandung, Selasa (09/03/2021).

Menurut Adi, jumlah tersebut masih merupakan usulan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB), dan masih menunggu persetujuan.


"Dari 4.400 sekian, itu 3.400-annya PPPK yang kebanyakan untuk tenaga guru. Dari pusat memang ada program besar 1 juta guru. Jadi, bagaimana pemerintah memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar dalam pendidikan," katanya.

Adi mengaku, masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat karena berlangsung secara nasional kebutuhannya. "Jadi kita mengusulkan itu ada yang namanya Analisis Beban Kerja (ABK) yang harus sesuai dengan evidence kebutuhan, angkanya kita hitung. Akhir Maret baru bisa dipastikan jumlahnya," jelasnya.

Adi mengatakan, sejak lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang manajemen PNS dan PP tentang manajemen PPPK, ada proses seleksi dan kualifikasi yang sama, siapa pun yang memenuhi persyaratan bisa mengikuti seleksi tersebut.

"Jadi, siapa pun nanti baik yang honorer, umum atau baru, itu terbuka kesempatannya untuk ikut seleksi. Tapi, ada perbedaan dalam persyaratan, kalau CPNS dibatasi usia maksimal 35 tahun dalam PP. Sedangkan PPPK sebelum satu tahun pensiun masih bisa. Misalnya, bisa merekrut guru madya karena butuh gurunya lebih senior, itu bisa," lanjutnya.


Untuk formasi, gurunya itu seperti guru agama, guru kelas, dan lain sebagainya,, detail persyaratannya nanti kita akan umumkan kembali. Selain itu, Adi juga menyampaikan, penilaian bagi para pejabat struktural, ada kompetensi yang yang harus dikuasai di antaranya teknis, manajerial, dan sosial kultural untuk setiap jenjang struktural yang harus dimiliki.

"Setiap jenjang struktural ada standarnya. Termasuk juga dari sisi yang lainnya dari potensi, intelektual, kematangan emosi, dan lain sebagainya. Itulah yang kita lakukan dengan namanya assessment center, termasuk uji kompetensi dan sebagainya. Jadi mereka yang duduk ke level pimpinan itu secara aturan memang harus memenuhi kompetensi itu," ucapnya. (nst)
Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait