Pasal Multitafsir UU ITE Kemunduran bagi Demokrasi

Nasional —Rabu, 10 Mar 2021 19:18
    Bagikan:  
Pasal Multitafsir UU ITE Kemunduran bagi Demokrasi
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (foto:ist)
POSKOTAJABAR, BANDUNG.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat jelas mengatakan, kalau Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak bisa memberikan rasa keadilan, akan meminta kepada DPR RI untuk merevisi, karena disinilah hulunya.

"Saya kira statement presiden itu sudah sangat jelas, pertama UU ITE, yang kedua Rasa Keadilan, yang ketiga Hulu permasalahan rasa keadilan itu, yang keempat Revisi," katanya saat jadi pembicara dalam Webinar PWI Menyikapi Perubahan UU ITE, Rabu (10/03/2021). WebinarPWI  yang menampilkan pembicara sejumlah kalangan dimodaratori Wina Armada Sukardi.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam menambahkan, Menteri Komunikasi dan Informasi juga telah mengambil langkah strategis dengan membentuk tim pedoman pelaksanaan UU ITE, khususnya yang terkait dengan pasal krusial 27, 28 dan 29.

Tidak hanya itu, Kapolri juga telah menguatkan wacana revisi UU No.11/2008 Tentang ITE, dengan menerbitkan Surat Edaran No.SE 2/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.

"Kemudian saya juga beberapa kali menyampaikan kepada teman-teman media, secara umum sebetulnya revisi ini berjalan sesuai, karena sejak awal kami menyambut baik rencana revisi UU ITE, pernyataan pak Jokowi kami harapkan betul-betul bisa direalisasikan, dan kami berharap supaya pak Presiden Konsisten," ungkapnya.

BACA JUGA : Warga Kampung Siluman Tasikmalaya Heboh Menyusul Ditemukan Dua Granat Nanas Aktif

 

Pasal-pasal Karet

Sukamta juga menjelaskan, pasal-pasal yang dianggap masyarakat sebagai pasal Karet dalam UU ITE itu adalah pasal 27 ayat 1 tentang muatan asusila secara online.

"Dianggap bermasalah, karena digunakan untuk menghukum korban pelecehan seksual. Disini dikira kasus yang menimpa Baim Nuril sangat Fenomenal," terangnya.

Kemudian, pasal 28 ayat 2 tentang defamasi. Pasal ini disebut, dapat digunakan untuk mengekang kegiatan berekspresi warga, aktivis, dan jurnalis. Selain itu juga mengekang warga untuk mengkritik pihak polisi dan pemerintah.

Selain itu juga pasal 28 ayat 2 terkait penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan.

Juga ada pasal 29, tentang ancaman kekerasan terhadap konten bermasalah, bisa dipakai untuk mempidanakan orang yang mau melapor ke polisi.

BACA JUGA : Tiga Saksi  Dihadirkan dalam Sidang Lanjutan Hutama Yonathan 

 

Kasus Pidana Siber

Yang lainnya seperti, pasal 40 ayat 2 a ini mengatur tentang muatan yang dilarang, pasal ini dinilai bermasalah karena menjadi muatan yang digunakan untuk intervensi.

Selanjutnya juga ada pasal 40 ayat 2 b, tentang pemutusan akses dinilai bermasalah alasan penegakkan pemerintah, diutamakan daripada putusan pengadilan untuk internet shootdown.

Terakhir pasal 45 ayat 3 tentang ancaman penjara dari tindakan defamasi. Pasal ini bermasalah karena dapat menahan tertuduh saat proses penyidikan.

Sukamta juga menerangkan, kalau dilihat dari statistik kasus pidana siber secara angka berdasarkan data dari Bareskrim Polri. Tindak pidana siber sudah ditangani 4.656 kasus, sepanjang priode Januari hingga November 2020.

Empat ribu kasus itu, terbagi dalam 15 jenis kejahatan, kasus terbanyak yang ditangani polri adalah perkara pencemaran nama baik, jumlahnya sebanyak 1.743 kasus.

Kemudian diikuti kasus penipuan dengan 1.295 laporan; pornografi 390 kasus; akses ilegal dengan 292; ujaran kebencian atau SARA dengan 209 kasus; berita bohong/palsu/hoax dengan 189 kasus; manipulasi data dengan 160 kasus dan pengancaman 131 kasus.

BACA  JUGA :  Diduga Sempat Mendapat  Kekerasan dari Ibu Tiri, Sekarang Kondisi AA  Sudah Membaik


Nuansa Hukum Pencemaran Nama Baik

UU ITE, menurut Sukamta juga menjadi momok tersendiri di kalangan jurnalis, mengutip dari data pemidanaan terhadap jurnalis dan media pada tahun 2018 dan 2019 menjadi yang tertinggi.

"yang telah dijamin di dalam UU No.40/1999 tentang Pers," ungkapnya.

Anggota F-PKS ini menjelaskan, sebetulnya UU ITE sangat mulia pada awal pembahasannya dulu yakni untuk memberi kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi dan bisnis di dunia maya (elektronik).

Seiring berjalannya waktu, terang Sukamta ternyata UU ITE dalam implementasinya malah lebih kental dengan nuansa hukum pencemaran nama baiknya daripada soal transkasi ekonomi-bisnisnya.

 “Kami Fraksi PKS saat itu meminta agar pasal pencemaran nama baik ditinjau ulang, bahkan kalau perlu dihapus saja, mengingat sudah diatur dalam KUHP, agar tidak ada duplikasi pengaturan. Hanya Fraksi PKS dan PAN yang dianggap progresif pandangannya terhadap pasal tersebut,” ujarnya.

BACA JUGA:  Pemkot Bandung Melalui BKPP Mengusulkan Penerimaan Sekitar 4.400 ASN Tahun 2021, Terbanyak Guru


Demi Masa Depan Dunia Digital 


Legislator Dapil DI Yogyakarta itu menjelaskan, dalam dinamika pembahasan, mayoritas fraksi menginginkan pasal tersebut tetap dipertahankan, dengan pengurangan maksimal ancaman pidana penjara.

"Pada implementasinya, ternyata masih banyak proses hukum kasus pencemaran nama baik di lapangan yang tidak sesuai dengan spirit revisi tersebut. Malah terakhir kriminalisasi melebar ke pasal-pasal lain seperti pasal soal hoax dan pasal keonaran yang juga dianggap pasal karet. Ya semoga ke depannya revisi UU ITE bisa memberikan kejelasan hukum berasaskan keadilan. Insya Allah Fraksi PKS akan mengawalnya demi masa depan dunia digital,” tandasnya.(Aris)

BACA JUGA : Pasal Multitafsir UU ITE Kemunduran bagi Demokrasi





Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait