Menunggu Akhir "Perang Paregreg" Partai Demokrat

Opini —Kamis, 11 Mar 2021 18:44
    Bagikan:  
Menunggu Akhir
SBY dan AHY tengah menghadapi prahara dan gejolak di dalam Partai Demokrat. (fajar)

Oleh: KARYUDI SUTAJAH PUTRA

SANDYAKALANING Partai Demokrat sudah diramalkan sejak jauh hari akan terjadi, yakni begitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lengser keprabon. Bila sandyakalaning Majapahit ditandai dengan "Perang Paregreg", maka sandyakalaning Demokrat pun ditandai dengan perang yang nyaris sama, yang terjadi antar-sesama saudara.

Dihimpun dari berbagai sumber, Perang Paregreg terjadi antara kubu Majapahit yang menguasai keraton bagian barat atau Kedaton Kilen yang dipimpin Wikramawardhana, melawan kubu Majapahit yang menguasai Keraton Bagian Timur atau Kedaton Wetan yang dipimpin Bhre Wirabhumi. Perang ini terjadi pada 1404-1406 dan menjadi penyebab utama kemunduran (sandyakalaning) Majapahit.

Perang Paregreg diawali dengan pemberontakan Bhre Wirabumi, Adipati Blambangan, yang masih putra Prabu Brawijaya dari garwa ampil atau selir. Wirabumi tidak berhasil menegakkan panji kerajaan di kadipatennya. Namun, setelah itu meletuslah pemberontakan oleh adipati lain.

Awalnya, perang saudara ini dimenangkan oleh Wirabhumi. Namun, setelah Wikramawardhana mendapat bantuan dari Bhre Tumapel, Kedaton Wetan pun dikalahkan. Wirabhumi melarikan diri, dikejar Raden Gajah (Bhre Narapati) dan tertangkap. Wirabhumi akhirnya dipenggal kepalanya pada 1328 Saka atau 1406 Masehi.

BACA JUGA:  Memahami Hisab dan Rukyat Awal Bulan Ramadhan

Sebuah sumber yang merujuk kitab Negatakertagama menyebutkan, Raja Majapahit Hayam Wuruk meninggal dunia pada 1389. Penerus takhta Majapahit adalah Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk, atau suami dari Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk dari garwa prameswari atau permaisuri.

Namun, kepemimpinan Wikramawardhana mendapat perlawanan dari Wirabhumi, putra Hayam Wuruk dari garwa ampil atau selir. Wikramawardhana menguasai Keraton Bagian Barat atau Kedaton Kilen Majapahit. Sedangkan, Wirabhumi memimpin Keraton Bagian Timur atau Kedaton Wetan Majapahit.

Demokrat pun kini dilanda "Perang Paregreg", yakni perang antar-sesama kader. Satu kubu dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (A'HY), kubu lain dipimpin Marzuki Alie. Mereka berebut kursi Ketua Umum yang sedang diduduki AHY.

Semula, kubu Marzuki seolah kalah ketika mengalami pemecatan oleh kubu AHY. Selain Marzuki, ada enam kader lain yang dipecat kubu AHY. Mereka antara lain Jhoni Allen Marbun dan Darmizal.

Setelah dibantu pihak eksternal, yakni Kepala Sfaf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko, kubu Marzuki dapat menyamakan kedudukan sehingga skor menjadi imbang: 1-1. Bahkan bisa dikatakan menang. Betapa tidak?

Kubu Marzuki berhasil menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (05/03/2021). Moeldoko didapuk sebagai ketua umum untuk menggantikan, atau setidak-tidaknya menandingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulung SBY.

BACA JUGA:  Pangkat Militer AHY Lebih Tinggi Daripada John F. Kennedy

Selain AHY, KLB juga menggusur SBY dari kursi Ketua Majelis Tinggi. Bahkan, nomenklatur jabatan ini pun dihapuskan. Itu jabatan tidak demokratis di partai yang seharusnya demokratis, kata kubu Moeldoko.

Kini, pertarungan berlanjut ke ranah administrasi. Senin (08/03/2021) lalu, AHY menyambangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyampaikan surat sanggahan bahwa KLB di Deli Serdang itu ilegal. Yang legal adalah kepengurusannya. AHY menyertakan 5 kontainer bukti legalitas kubunya.

Dari Kemenkumham, safari politik AHY berlanjut ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, serta ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Misinya sama: membuktikan legalitas kubunya, dan ilegalitas kubu lawannya.

Keesokan harinya, giliran kubu Moeldoko yang menyerahkan berkas hasil KLB Deli Serdang ke Kemenkumham. Tapi, pihak Kemenkumham mengaku belum menerima berkas dari kubu Moeldoko itu.`

Di Tangan Menteri Kumham Yasonna Laoly

Kini, nasib kedua kubu ada di tangan Menkumham Yasonna Laoly. Politikus PDIP itu sendiri mengaku akan bertindak obyektif. Benarkah?

Banyak yang tidak percaya. Pasalnya, ketika terjadi peristiwa yang sama, yakni perseteruan internal Partai Berkarya antara kubu Tommy Soeharto dan kubu Muchdi Purwopranjono, Yasonna justru memenangkan kubu Muchdi Pr yang melakukan "kudeta" sebagaimana kubu Moeldoko.

BACA JUGA:  Kutukan Mpu Gandring dan Siklus Kekuasaan di Indonesia

Yasonna memenangkan kubu Muchdi melalui Surat Keputusan (SK) Kemenkumham bernomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025. SK itu ditandatangani Yasonna pada 30 Juli 2020.  

Namun, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menganulir kemenangan kubu Muchdi. Perkara dengan nomor 182/G/2020/PTUN.JKT tersebut diputus pada 16 Februari 2021. Muchdi sedang banding.

Memang, konflik internal Berkarya dan Demokrat nyaris sama dan sebangun. Bedanya, dalam konflik Berkarya tidak ada keterlibatan pihak eksternal. Sedangkan dalam "Perang Paregreg" Demokrat ada keterlibatan pihak eksternal, yakni Moeldoko.

Akibat keterlibatan pihak luar inilah maka keputusan Yasonna dalam perkara Berkarya diharapkan tidak menjadi preseden, atau sebut saja yurisprudensi, bagi penyelesaian konflik internal Demokrat.

Ataukah justru Kemenkumham akan memenangkan kubu Moeldoko dengan mengesahkan hasil KLB Deli Serdang, sehingga Yasonna dapat diasumsikan sebagai Bhre Tumapel yang membantu Wikramawardhana?

Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, siapa pun yang menang di ranah administrasi, pertarungan selanjutnya dapat dipastikan akan beralih ke ranah hukum. Pihak yang kalah bisa menggugat keputusan Menkumham itu ke PTUN.

Selain TUN, kubu AHY pun bisa mengambil langkah hukum pidana, jika ternyata ada bukti pemalsuan surat atau stempel partainya oleh delegasi yang hadir di KLB Deli Serdang.

BACA JUGA:  UPDATE NEWS Kecelakaan Bus Sri Padma Kencana: Korban Meninggal Jadi 29 Orang

Lantas, siapa yang akan menang, dan siapa yang "kepalanya akan terpenggal" laiknya Bhre Wirabhumi? Biarlah waktu yang bicara. Kita tunggu episode akhir "Perang Paregreg" Partai Demokrat.***

* Karyudi Sutajah Putra, wartawan, penulis, konsultan.

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait