Status Penanganan Kasus Penembakan Laskar FPI Dinaikkan, IPW Apresiasi Kapolri dan Kabareskrim

Nasional —Jumat, 12 Mar 2021 07:45
    Bagikan:  
Status Penanganan Kasus Penembakan Laskar FPI Dinaikkan, IPW Apresiasi Kapolri dan Kabareskrim
Ketua Presidium IPW Neta S. Pane mengapresiasi Kapolri dan Kabareskrim. (lawjustice)

POSKOTAJABAR, JAKARTA.

Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi kepada Kapolri Jeenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Kabareskrim Komjen Pol. Agus Andrianto yang sudah menaikkan status penanganan kasus penembakan di Km 50 Cikampek, yang menewaskan enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI).

Untuk itu, IPW mendesak agar pihak pihak yang menangani kasus penembakan ini segera membuka akses komunikasi HP para polisi di lapangan yang diduga menembak keenam laskar FPI tersebut. Tujuannya agar diketahui, sebelum penembakan terjadi apakah mereka berkomunikasi dengan atasannya, dengan perwira berpangkat AKBP, Kombes atau perwira berpangkat jenderal.

"Lalu, apa isi komunikasi mereka? Adakah perintah penembakan atau tidak dalam komunikasi tsb? Sangat mustahil jika dalam penguntitan itu tidak terjadi komunikasi dan koordinasi. Sangat mustahil seorang anak buah tidak melakukan koordinasi dan bertindak sendiri sendiri, padahal penguntitan itu perintah atasannya," kata Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S. Pane, dalam siaran persnya, Kamis (11/03/2021) .

Selama ini, lanjut Neta,  akses komunikasi tsb sepertinya belum dibuka, baik oleh Komnas HAM maupun oleh Tim FPI. Padahal, disana ada jejak digital yg bisa menjadi petunjuk. Sebelum dihilangkan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, jejak digital itu harus diamankan.

BACA JUGA:  UPDATE NEWS Kecelakaan Bus Sri Padma Kencana: Inilah 29 Nama Korban Meninggal Dunia

Dinaikkannya status penanganan kasus ini adalah langkah baru dari Kapolri dan Kabareskrim untuk menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Sehingga, dugaan unlawful killing  (pembunuhan diluar proses hukum) yang dilakukan oleh tiga anggota Polda Metro Jaya terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas di Tol KM 50 Jakarta-Cikampek bisa dituntaskan dengan transparan.

Dengan naiknya penyelidikan menjadi penyidikan, berbagai bukti, saksi, dan info baru bisa bermunculan. Temuan Komnas HAM sendiri mengindikasikan adanya unlawfull killing terhadap keempat anggota laskar FPI. Sehingga, komnas HAM meminta kasus ini diproses hingga ke persidangan.

Guna membuktikan indikasi yang disebut unlawfull killing, Komnas HAM sudah menyerahkan seluruh barang bukti, hasil temuan serta rekomendasi kepada Polri dengan harapan dapat memperjelas peristiwa penembakan laskar FPI itu. Namun, Komnas HAM sepertinya belum membuka jejak digital komunikasi para polisi di lapangan dengan atasan mereka yang memerintahkan aksi penguntitan.

"Bagaimanapun para polisi reserse itu menguntit laskar FPI berdasarkan perintah atasannya, mulai dari berpangkat AKBP, Kombes hingga jenderal. Artinya, sepanjang penguntitan itu pasti terjadi komunikasi intensif. Tidak mungkin para polisi itu dilepas begitu saja," ujar Neta.

Sehingga, kata Neta, segala tindakan petugas di lapangan tetap dalam kendali dan kontrol atasannya, yang juga melaporkan perkembangannya ke atasannya lagi. Untuk membuka kasus ini secara transparan, semua akses komunikasi dalam proses penguntitan tersebut perlu dibuka.

BACA JUGA:  Gebber, Gerakan Berbagi Beras di Kecamatan Antapani, Gotong-royong Selama Pandemi Covid-19

"Komunikasi HP antar ketiga polisi yang dituduh menembak itu dengan atasannya, harus dibuka agar diketahui apa sesungguhnya perintahan atasannya itu. Begitu juga komunikasi HP atasannya dengan atasannya lagi yang berpangkat jenderal juga harus dibuka secara transparan, agar diketahui apa perintahnya, apakah ada perintah penembakan atau tidak," kata Neta S. Pane.

Semua identitas mereka, mulai polisi di lapangan, atasannya yg berpangkat AKBP, Kombes maupun jenderal harus dibuka secara transparan. Sikap transparan sangat diperlukan, agar kasus ini tuntas secara terang benderang. Sebab, menyelesaikan kasus dugaan unlawful killing terhadap laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek hingga ke pengadilan sudah menjadi rekomendasi Komnas HAM.

"Tentunya, Polri harus mendukung perkara ini dituntaskan secara profesional, transparan, akuntabel, dan presisi. Oleh karena itu, IPW memberi apresiasi kepada Kapolri dan Kabareskrim yang sudah meningkatkan penangan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan," tutur Neta. (*/nst)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait