Anggota Bawaslu RI Resmikan PPID Kabupaten Pangandaran

Jawa Barat —Minggu, 14 Mar 2021 10:19
    Bagikan:  
Anggota Bawaslu RI Resmikan PPID Kabupaten Pangandaran
Foto bersama, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar bersama Bawaslu Jawa Barat dan Ketua Bawaslu Pangandaran saat memotong nasi tumpeng dalam acara meresmikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokume

POSKOTAJABAR, PANGANDARAN.

Anggota Bawaslu Republik Indonesia (RI) Fritz Edward Siregar bersama Bawaslu Jawa Barat meresmikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Sabtu (13/03/2021).

PPID tersebut diresmikan untuk keterbukaan informasi kepada publik Kabupaten Pangandaran sekaligus upaya edukasi atau pendidikan politik kepada masyarakat terkait fungsi dan peran Bawaslu.

Menurut anggota Bawaslu Republik Indonesia (RI) Fritz Edward Siregar, PPID merupakan bagian dari tugas penyelenggara negara untuk menyampaikan informasi.

"Jadi masyarakat bisa mendapatkan informasi secara terbuka yang diperbolehkan oleh Undang-undang. Dan diharapkan dengan adanya PPID ini masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak terkait pengawasan pemilu," ujarnya kepada wartawan usai meresmikan PPID Bawaslu Pangandaran, Sabtu (13/03/2021).

Pada kesempatan tersebut, dia menyampaikan, terima kasih bagi Bawaslu Provinsi yang sudah membimbing Bawaslu Kabupaten Pangandaran, karena yang paling tahu bagaimana dinamika demokrasi di Pangandaran.

"Semua itu perlu dituliskan, dipublikasikan. Selesainya pilkada bukan berarti tugas kita selesai, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) kita untuk menuju proses demokrasi," katanya.

Baca juga: Video Remaja Mesum di Pinggir Jalan Hebohkan Jagat Maya


Membangun Sebuah Sistem

Salah satu contoh, kata dia,  mengapa masyarakat harus melaksanakan pengawasan partisipatif dan kenapa  harus mengajak masyarakat untuk menolak politik uang. Dan kita juga harus bisa menjelaskan pilar-pilar demokrasi serta sebagainya.

"Saat ini kita masih punya PR untuk melaksanakan pendidikan seperti itu. Karena, menjadi lembaga yang terbuka dan partisipatif itu ada risikonya, masyarakat ingin belajar dan ingin tahu. Kita perlu membangun sebuah sistem yang bisa mendukung keterbukaan itu," ucap Siregar.

Menurut Siregar, PPID bukan hanya kewajiban UU, tapi itu adalah konsekuensi lembaga yang terbuka, lembaga yang dapat diakses oleh public.

"PPID Pangandaran selama 2019 dan 2020 mendapatkan predikat menuju informative, itu adalah hal yang baik. Semoga tahun 2021 menjadi lembaga yang informatif. Sebagai pengawas pemilu kita juga harus menjalankan fungsi kenegaraan, proses evaluasi harus selalu dilakukan," paparnya.

Bawaslu Kabupaten, sambung dia,  harus siap apabila nanti melakukan proses evaluasi, sebab merupakan kebanggaan dirinya untuk meresmikan ruangan PPID ini.

"Saya berharap kawan-kawan tidak antipasti kepada public karena public itu stakeholder kita dan mereka memiliki hak yang sama di depan UUD untuk meminta informasi. Tapi kita juga harus menyaring, mana informasi yang dikecualikan mana yang bisa diakses oleh public," sebutnya.

Rutinitas evaluasi, menurut dia, harus membuat kita menjadi lebih kreatif, PPID merupakan suatu produk yang bisa kita sampaikan.

"Orang lain perlu mengetahui apa yang kita kerjakan," ungkapnya.

Baca juga: Usai Memasangkan Cicin di Jari Aurel Hermansyah, Begini Kata Atta Halilintar


Informasi yang Utuh kepada Masyarakat

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan, dengan diresmikannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  tentunya ini bagaimana Bawaslu dalam arti sebagai lembaga kepemiluan bisa memberikan sebagian informasi yang utuh terhadap masyarakat.

"Informasi tersebut yang berkaitan dengan hasil pengawasan khususnya, sekalipun ini ada aturan dalam Undang-Undang jadi informasi ini ada informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dikecualikan," tuturnya.

Iwan memaparkan, dalam hal ini informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak bisa diberikan begitu saja untuk di publikasi karena itu sebagai kategori documen negara.

"Ada juga informasi-informasi yang bisa di publikasi seperti, kaitannya apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu itu disampaikan melalui medsos baik Instagram maupun Facebook dan lainnya," tuturnya.

Kata Iwan, tujuan di resmikan PPID ini untuk memberikan sebuah informasi kepada masyarakat kaitan dengan demokratisasi dan penyelenggaraan pemilu khususnya dalam bidang pengawasan.

"Terkait anggaran, sampai hari ini sebenarnya belum ada akun yang resmi untuk PPID itu sendiri , tapi sementara ini kami Bawaslu Pangandaran sekalipun  sudah permanen tapi belum Satker (satuan kerja) jadi tetap anggarannya masih di Bawaslu Provinsi Jabar," pungkasnya. (Dry)


Baca juga: Rutan Mabes Polri Mirip Pesantren, Habib Rizieq Shihab Lakukan Berbagai Kegiatan Keagamaan



Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait