LSM Penjara Dukung Penegakan Hukum, Kasus Dugaan Suap Walikota Cimahi

Jawa Barat —Minggu, 14 Mar 2021 21:39
    Bagikan:  
LSM Penjara Dukung Penegakan Hukum, Kasus Dugaan Suap Walikota Cimahi
LSM Penjara Dukung Penegakan Hukum, Kasus Dugaan Suap Walikota Cimahi. (foto:ist)

POSKOTAJABAR, CIMAHI,

Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Aparatur Negara (Penjara) ,Tonny Supriadi, SH, MH, CPCLE siap mendukung penegakan hukum oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Walikota Cimahi Ir Ajay M Priatna, MM terkait pembuatan perijinan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda (RSUKB) milik Hutama Yonathan (Terdakwa) yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Toni dengan tegas, mengajak publik dan masyarakat untuk ikut bersama-sama memberi dukungan penuh dan semangat kepada KPK agar bekerja lebih maksimal untuk menuntaskan keseluruhan perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi Walikota Cimahi selama ini.

"Kita harus dukung tindakan dari penegak hukum KPK yang terus bekerja untuk memberantas koruptor-koruptor yang merugikan bangsa ini, publik dan masyarakat harus tetap memberikan dukungan dan suport. Kami dari LSM Penjara, siap dukung menjadi garda terdepan mendukung proses hukum ini, " ujar Toni yang didampingi Kogade LSM Penjara DPD Jawa Barat, Marthin P.H, SH.MH, Minggu  (14/03/2021) di sekretariat DPC Cinahi jalan Melong Cimahi.

Baca juga: Kondisi Jembatan Gantung Leuwi Pinggir Memprihatinkan, Warga Minta Perhatian Pemerintah


Menuntaskan Perkara Korupsi

Menurut Tonny sebagai elemen masyarakat  mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih serius menuntaskan perkara korupsi.

Di samping mendukung sepak terjang KPK, Tonnypun benar-benar mengacungkan jempol atas kerja KPK yang telah menangkap Walikota Cimahi. Dikarenakan, Ajay selama ini memang dinilai tidak terlalu bagus dalam memimpin Kota Cimahi.

“Kita harus menghormati proses hukum yang berjalan di Pengadilan," tegasnya.

Tonny percaya pengadilan akan bekerja transparan, terbuka, dan profesional.

"Kami akan menyuarakan aspirasi terkait pengembangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Walikota Cimahi, dan kami meminta agar siapapun oknum-oknum pejabat Kota Cimahi yang terungkap dalam kasus tersebut segera ditetapkan sebagai tersangka, jangan pandang bulu," sambung Tonny. (Bagdja)

Baca juga: Kecelakaan Pick Up Melawan Minibus di Pangandaran, Diduga Jalan Berlubang Jadi Penyebabnya


Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait