Program RMP, Sekolah Wajib Mengikutsertakan Semua Siswanya Ujian, Meski Belum Bayar SPP

Jawa Barat —Kamis, 18 Mar 2021 06:37
    Bagikan:  
Program RMP, Sekolah Wajib Mengikutsertakan Semua Siswanya Ujian, Meski Belum Bayar SPP
Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana, mewajibkan semua sekolah untuk mengikutsertakan siswanya ujian, meski belum membayar SPP. (Humas Pemkot)
POSKOTAJABAR, BANDUNG.

Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana, mewajibkan semua sekolah untuk mengikutsertakan siswanya ujian, meski belum membayar SPP. Pasalnya, Pemkot Bandung telah memiliki program pembiayaan siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).

"Pemkot Bandung sudah punya program pembiayaan untuk siswa-siswi yang Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), termasuk kita biayai juga anak-anak RMP di Sekolah Swasta, yang seperti itu (tidak bisa ikut ujian) secara aturan tidak boleh," kata Yana Mulyana di SMP Negeri 7 Kota Bandung.

Menurut Yana, Pemkot Bandung hadir membantu anak-anak sekolah RMP dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan membiayai mahasiswa yang kuliah, dengan anggaran sampai ratusan miliar.


"Padahal, SMA itu sudah domainnya provinsi, tapi kita bantu selama dia termasuk warga Kota Bandung. Kita biaya mereka yang RMP. Jadi, kalau ada cerita seperti itu (tidak bisa ikut ujian) secara aturan tidak boleh," tandasnya.

Yana mengungkapkan, di masa pandemi Covid-19 ini, bisa memberikan dampak sosial dan ekonomi yang dinamis. Sehingga, data masyarakat yang terdampak bisa berubah-ubah.

"Orang hari ini merasa punya uang, di pandemi mah besoknya bisa jadi gak punya. Tapi bisa juga kalau orangnya kreatif, inovatif hari ini tidak punya, besok bisa punya uang," tuturnya.

"Jadi, data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang digunakan untuk memberikan Bansos atau RMP itu mendatanya tidak mungkin tiap hari hari karena harus divalidasi, disurvei. Bisa saja saat disurvei dia mampu, seminggu kemudian jadi tidak mampu," lanjutnya.


Oleh karena itu, Yana mengatakan, sekolah harus bisa mengelola bantuan yang diberikan pemerintah. Karena secara teori sekolahnya itu yang dibantu untuk diberikan kepada siswa-siswinya.

"Apalagi, sekarang sebetulnya dengan PJJ, cost itu katakanlah bantuannya tetap atau normal. Tapi, kalau sekolah mengelolanya dengan baik, tetap cukup. Harusnya tidak boleh ada alasan siswa tidak bisa ikut ujian," ucap Yana.

"Dan setahu saya, itu tidak boleh. Kita negara, kota punya kewajiban memberikan pendidikan. Bahkan, kita sudah bisa wajib belajarnya terpenuhi," lanjutnya. (nst)
Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait