Dan Satriana: Hak Anak Dapat Layanan Akademik Jangan Sampai Terganggu

Pendidikan —Kamis, 18 Mar 2021 06:54
    Bagikan:  
Dan Satriana: Hak Anak Dapat Layanan Akademik Jangan Sampai Terganggu
Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Jawa Barat (Jabar) Drs. Dan Satriana (foto:ist)

POSKOTAJABAR, BANDUNG.
Di Jawa Barat, sekolah swasta sudah masuk dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2021, tetapi persoalan  klasik di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama masih acap terjadi.

Persoalan klasik yang dimaksud adalah, belum melunasi sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) belum bisa ujian tengah semester (UTS) belum bisa ujian akhir, ijazah ditahan dan lain sebagainya.

Kasus teranyar, enam siswa SMP swasta di Kota Bandung nggak bisa ikut UTS karena orangtuanya belum bisa melunasi SPP. Persoalan selesai setelah orangtua dengan didampingi Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Jabar  mengadu ke Ombudsman Jabar.

Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Jawa Barat (Jabar) Drs. Dan Satriana mengakui kasus tersebut di atas memang masih acap terjadi, terakhir soal enam siswa SMP swasta yang tidak bisa ikut UTS karena SPP belum lunas.

"Yang kami terima untuk tahun ini, baru kasus itu. Kalau kasus yang di Karawang soal lain. Kasusnya soal informasi, tidak terkait dengan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan," katanya saat dihubungi POSKOTAJABAR, via telepon, Rabu (17/03/2021).

Baca juga: Inilah Idah Rosidah, Kepala Sekolah Termuda dan Tercantik di Pangandaran


Pemenuhan Hak Anak Sekolah 

Dan Satriana mengatakan hal apapun terkait keuangan, tidak boleh mengganggu pemenuhan hak anak di sekolah.

Untuk solusinya, menurut Dan, ada beberapa hal yang harus dipisahkan terlebih dahulu. Pertama hak anak untuk mendapatkan layanan akademi tidak boleh terganggu dengan alasan apapun.

Yang kedua, terang Dan, harus dilihat juga kontek transaksinya, atau anggaran pembiayaan pendidikan yang diberikan orangtua harus sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan.

"Sudah jelas, misalnya pungutan itu, dalam bentuk apapun dilarang," katanya.

Untuk itu, harus dipilah apakah kontribusi orangtua di dalam pembiayaan pendidikan itu, masuk dalam kategori yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

"Kedua hal ini yang sedang dipelajari. Tetapi yang utama, terkait laporan yang beberapa hari ini kami terima. Maka kami prioritaskan dalam jangka pendek, atau pada saat ini juga memastikan, hak anak untuk dapat mengikuti ujian tengah semester itu sudah dilaksanakan. Itu yang kami pastikan, dan kami pantau pelaksanaannya," terangnya.

Baca juga: Disnaker Kota Sukabumi Adakan Job Fair Secara Virtual


Tanggung Jawab Pemerintah 


Apa solusi, Dan menjelaskan, pada dasarnya, kewajiban pemenuhan pendidikan dasar itu ada di pemerintah, baik sekolah negeri maupun swasta.

"Prinsipnya kan, pemerintah seharusnya melihat seperti itu. Sehingga kekurangan pembiayaan dalam sekolah swasta, seharusnya menjadi tanggungjawab dari pemerintah juga," katanya.

Jadi agar sekolah swasta bisa dibantu secara penuh --seperti sekolah negeri, harus ditentukan dahulu kebutuhan seperti apa yang harus menjadi tanggungjawab pemerintah, dan kebutuhan seperti apa yang harus menjadi tanggungjawab --orangtua atau masyarakat.

Hal-hal terkait standar dasar pendidikan, terang Dan seperti bangunan kelas, alat peraga, buku, seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah.

Sementara, hal hal lain yang diluar standar dasar pendidikan seperti ekstrakulikuler, itu bisa didiskusikan dan disepakati dengan orangtua.

"Misalnya ada keingian orangtua, dibeberapa sekolah, ikut eskul ini eskul itu --diluar standar minimal. Nah itu boleh didasarkan kesepakatan bersama," pungkasnya. (Aris)

Baca juga: Sidang Lanjutan Hutama Yonathan, Jaksa KPK Hadirkan Tiga Saksi ASN


Editor: Suherlan
    Bagikan: