Telegram Polri Larang Media Menampilkan Aksi Arogansi dan Kekerasan Polisi

Nasional —Selasa, 6 Apr 2021 17:05
    Bagikan:  
Telegram Polri Larang Media Menampilkan Aksi Arogansi dan Kekerasan Polisi
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (Humas Polri)

POSKOTAJABAR, JAKARTA. 

Polri mengeluarkan surat telegram, terkait aturan fungsi Humas di tiap-tiap wilayah. Surat telegram yang dikeluarkan Divisi Humas Mabes Polri tersebut, tertuang dalam nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 yang diteken langsung Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, Senin (05/04/2021).

Ada 11 hal yang menjadi sorotan pihak Mabes Polri. Namun, dari sejumlah poin yang dibuat pada surat telegram itu, ada salah satu poin yang menjadi sorotan publik, yakni meminta media tidak menayangkan atau menampilkan aksi kekerasan saat polisi tengah melakukan penindakan terhadap rindak pidana.

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, mengatakan, alasan Polri mengeluarkan telegram itu untuk menunjukkan kinerja Polri yang semakin baik dan humanis.

BACA JUGA: Kebakaran Kilang Minyak Balongan Indramayu, Kapolda Jabar: Besok akan Olah TKP

“Tujuannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik, humanis, dan professional,” kata Ahmad Ramadhan.

Namun Ramadhan, dalam keterangannya sempat memberikan penjelasan, bahwa aturan tersebut ditujukan untuk media internal Polri, bukan untuk media massa secara umum atau di luar Polri.

Berikut isi telegram terkait aturan fungsi Humas Polri di tiap wilayah:

BACA JUGA: BNPB Siapkan 3 Helikopter, Tembus 12 Desa dan 6 Kecamatan di NTT yang Terisolasi Akibat Banjir Bandang

  1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.
  2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.
  3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian.
  4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan atau fakta pengadilan.
  5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan
  6. Menyamarkan gambar dan identitas korban kejahatan seksual, keluarganya, serta pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.
  7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual, keluarganya, serta orang diduga pelaku dan keluarganya yaitu korban di bawah umur.
  8. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan reka ulang bunuh diri dan identitas pelaku.   
  9. Tidak menayangkan tawuran atau perkelahian secara detail. 
  10. Dalam upaya penangkapan pelaku tidak membawa media, dan tak boleh disiarkan secara live. 
  11. Tidak menampilkan gambar secara eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak. (Poskota/nst)

BACA JUGA: Jawa Barat Menjadi Daerah Terbanyak dengan Penambahan 910 Orang Positif Covid-19


Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait