Ketua Komisi II DPRD Jabar: Perbankan Jangan Basa-basi dalam Membantu Pelaku UMKM

Jawa Barat —Selasa, 6 Apr 2021 17:46
    Bagikan:  
Ketua Komisi II DPRD Jabar: Perbankan Jangan Basa-basi dalam Membantu Pelaku UMKM
Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati (RHD) S.IP, M.IP. (nst)

POSKOTAJABAR, BANDUNG.

Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati (RHD) S.IP, M.IP, menegaskan, perbankan jangan basa-basi dalam membantu pelaku UMKM. Oleh karena itu, pihak perbankan meminta pihak perbankan serius dalam membantu para pelaku UMKM.

Menurut RHD, pemerintah maupun perbankan saat ini dinilai belum maksimal dalam membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama di tengah pandemi Covid-19.

"Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) memiliki kejelasan kepengurusan maupun keanggotaan, tetapi tidak pernah mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)," ungkap politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Selasa (06/04/2021),  pada Rakerda DPD Hipmikindo Jabar di Hotel Horison, Kota Bandung.

Pihak perbankan maupun pemerintah, lanjut Ketua Mada PPM Jabar itu, perlu melihat kejelasan badan usaha maupun organisasi saat menyalurkan program bantuan. Contohnya, si A diberi Rp. 20 juta, kemudian si B dikasih Rp. 50 juta, dan si C Rp100 juta, itu merupakan kebijakan perbankan.

BACA JUGA: 4,6 Juta UMKM Jabar Butuh Kepastian Pasar, Hipmikindo Gandeng BJB

Ia mempertanyakan, cara KUR dikucurkan dan pihak mana saja yang menerima kucuran KUR itu. Selama ini, hampir tidak ada kejelasan soal itu. Sehingga, tidak jelas juga mengalir kemana dana KUR itu.

"Sebagai Dewan Pembina Hipmikindo dan anggota DPRD Jabar, saya mempertanyakan msalah itu.Kita tanya pihak perbankan, karena semua di bawah supervisi BI melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi, selama ini KUR di Jabar disalurkan ke mana?," kata Ketua DPC PKB Karawang itu.

Dikatakan RHD, program KUR itu harus diangsur. Kemudian apapun yang menjadi kekurangannya dibantu untuk melengkapinya. Kalau perlu garansi juga bisa pakai garansi kepengurusan saja.
"Kalau agunan dan lain sebagainya kan ikut aturannya. Maksud saya, janganlah yang mendapat fasilita KUR itu orangnya atau badannya itu-itu," tutur tokoh yang akran dengan sebutan Kang RHD itu
Kang RHD juga mencontohkan soal anggota Hipmikindo yang mengajukan bantuan UMKM terdampak Covid-19 senilai Rp. 2,4 juta. Sama sekali anggotanya tidak ada yang mendapatkan bantuan tersebut. Padahal, mereka memiliki kejelasan sebagai anggota organisasi apalagi masyarakat yang mengajukan secara mandiri.

BACA JUGA: Wabup Indramayu Lucky Hakim : Pemanfaatan Hasil Laut Harus Dimaksimalkan

Kata Kang RHD, organisasi seperti Hipmikindo perlu diapresiasi karena selain sebagai pelaku, para anggota juga mau mengurus keperluan UMKM lain. Padahal, para anggota Hipmikindo belum selesai mengakses ke perbankan, akses pemasaran terbatas, maupun dari segi permodalan.

Ia menilai keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku UMKM sudah ada, tetapi hanya sebatas lips service. Oleh karena itu, pihaknya harus mengawal pelaksanaan program bantuan tersebut.
"Saya berusaha mendekatkan Hipmikindo ke Dinas. Bahwa ada curahan kurang diperhatikan oleh pemerintah dan dinas juga harus diingatkan. Itu sebenarnya tepat sasaran atau tidak," tandasnya. (nst)


Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait