Ini Alasan Kapolri Mencabut Telegram Larangan Tayangan Kekerasan yang Dilakukan Polisi

Nasional —Rabu, 7 Apr 2021 12:48
    Bagikan:  
Ini Alasan Kapolri Mencabut Telegram Larangan Tayangan Kekerasan yang Dilakukan Polisi
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo langsung mencabut telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021. (Humas Polri)

POSKOTAJABAR, JAKARTA. 

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo langsung mencabut telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 dan memberikan klarifikasi. Hal itu, menyusul masukan dari berbagai pihak, terkait kebijakan media dilarang lakukan penayangan kekerasan pihak polisi.


Kapolri menjelaskan berbagai alasan yang membuatnya mencabut telegram soal arogansi polisi secara mendadak. Telegram yang dicabut itu berisi larangan media untuk memuat konten kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian dalam suatu kejadian perkara.


Menurut Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, hal itu dilakukan setelah mendengar dan menyerap aspirasi dari kelompok masyarakat yang langsung bereaksi begitu keluarnya telegram itu.

Sigit menjelaskan, niat awal dibuatnya surat telegram tersebut adalah meminta agar jajaran kepolisian tidak bertindak arogan atau menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

"Arahan saya ingin Polri bisa tampil tegas namun humanis. Tetapi, kami lihat di tayangan media masih banyak terlihat tampilan anggota yang arogan. Oleh karena itu, tolong anggota untuk lebih berhati-hati dalam bersikap di lapangan," jelas Sigit.


Sigit menekankan, gerak-gerik perilaku anggota kepolisian selalu disorot oleh masyarakat. Oleh karena itu, Sigit mengingatkan, satu perbuatan arogan oknum polisi dapat merusak citra Polri yang saat ini sedang berusaha untuk lebih baik dan profesional.

"Karena semua perilaku anggota pasti akan disorot. Apalagi kalau sampai ada beberapa perbuatan oknum yang arogan, merusak satu institusi. Karena itu saya minta agar membuat arahan agar anggota lebih hati-hati saat tampil di lapangan," ucapnya.


Lebih jauh Sigit melangatakan, dalam telegram yang sempat muncul itu ternyata menimbulkan perbedaan penafsiran dengan awak media (insan pers). Kesalahan persepsi yang muncul sebetulnya bukan melarangmedia meliput arogansi polisi di lapangan.

Namun demikian, menurut Sigit, semangat sebenarnya dari konten telegram itu adalah pribadi dari personel kepolisian itu sendiri yang tidak boleh bertindak arogan.

"Jadi, dalam kesempatan ini saya luruskan. Anggotanya yang saya minta untuk memperbaiki diri, untuk tidak tampil arogan namun memperbaiki diri. Sehingga, tampil tegas, namun tetap terlihat humanis. Bukan melarang media untuk merekam atau menyambil gambar anggota yang arogan atau melakukan pelanggaran," tambah Sigit.

Sigit menegaskan, sampai dengan saat ini, internal Korps Bhayangkara masih memerlukan kritik dan saran dari seluruh elemen masyarakat. Sehingga, peran media sebagai salah satu pilar demokrasi akan tetap dihormati oleh Polri.

"Karena Polri juga butuh masukan dan koreksi dari ekternal untuk bisa memperbaiki kekurangan kami. Oleh karena itu, saya sudah perintahkan Kadiv Humas untuk mencabut STR tersebut," tutur Sigit. (nst)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait