Terdampak Covid-19, Di Kota Bandung Ada 238 Ribu Orang Miskin Baru

Jawa Barat —Rabu, 21 Oct 2020 06:40
    Bagikan:  
 Terdampak Covid-19, Di Kota Bandung  Ada 238 Ribu Orang Miskin Baru
Kepala Dinsosnangkis Kota Bandung, Tono Rusdiantono saat dicegat wartawan. (foto:aris)


BANDUNG, POSKOTAJABAR.
Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung mencatat ada 238 ribu warga terdampak pandemi Covid-19, warga tersebut saat ini masuk kategori, orang miskin baru. Mereka menengadahkan tangan meminta bantuan pemerintah.

Kepala Dinsosnangkis Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengatakan jumlah orang miskin baru tersebut, berdasarkan data penerima bantuan sosial, bukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pemerintah pusat.

"Saat ini, mereka menengadahkan tangan meminta bantuan pemerintah," katanya pada acara Bandung Menjawab  yang berlangsung di Auditorium Rosada Balai Kota Bandung Jl Wastu Kencana, Selasa (20/10/2020).

Terhadap mereka, kata Tono, membagikan bantuan bukan perkara yang mudah. Ada banyak yang minta bantuan, dan pintunya juga banyak.

"Layaknya dokter, yang mendiagnosa penyakit. Dinsosnangkis harus pandai-pandai memastikan, semua mendapatkan bantuan yang tepat," ungkapnya.

Pendataan terhadap warga miskin itu, jelas Tono, sudah dilakukan Dinsosnangkis Kota Bandung sejak awal pandemi.

Datanya, kata Tono berasal dari lingkup masyarakat terendah, Rukun Tetangga (RT). Namun tak semua RT memberikan data sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

"Terkadang, ada pula warga mampu masih pula mengaku miskin," ungkapnya.

Data RT kemudian dihimpun di kelurahan, sampai akhirnya tiba di meja Dinsosnangkis. Tentu, Dinsosnangkis tak akan mengelola data mentah.

"Nama-nama tersebut lantas disisir, diverifikasi, ditinjau ke lapangan," tambahnya.

Mereka yang tidak layak menerima bantuan, dicoret dari daftar. Bukan tak ingin memberi, namun masih banyak yang perlu diprioritaskan.

"Kami berjibaku dengan data. Mana yang layak, mana yang tidak. Ada juga data yang tidak lengkap alamatnya," jelasnya.

"Ada yang ketika kami cek ke lapangan ternyata orangnya sudah pindah atau sudah meninggal. Kami pilah terus sehingga bantuan bisa tepat sasaran," lanjutnya.

Memang tidak sempurna, namun kerja keras Dinsosnangkis berbuah hasil.
Tono mengaku tidak banyak mendapat keluhan yang macam-macam. Riak-riak kecil di masyarakat ada, namun bisa diredam dengan keabsahan data.

"Ada warga yang sampai melapor kepada Pak Menteri, mengaku belum mendapat bantuan sama sekali. Setelah kami cek ke lapangan, ternyata dia sudah dapat bantuan, bahkan dapatnya dua dengan suaminya. Ketika kami tunjukkan datanya mereka malu sendiri, seharusnya kan satu KK (Kepala Keluarga) hanya dapat satu bantuan," bebernya.

Ada beberapa proses yang Dinsosnangkis kerjakan selama beberapa bulan terakhir. Selain mendata, dinas ini juga memilah penerima dan asal bantuan.

Ada yang mendapat bantuan sembako dari presiden. Ada yang mendapat bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ada pula yang mendapat bantuan uang tunai dari Pemerintah Kota Bandung.

"Ada tiga tahap untuk yang Kota Bandung. Yang pertama 'top up' Rp300 ribu dan Rp500 ribu. Tahap kedua dan ketiga disatukan dalam bentuk uang tunai," katanya.

Perkara bantuan tidak sampai di sana. Ternyata, pada pemberian bantuan tahap ketiga, banyak warga yang tidak mengambil jatah bantuannya di bank yang sudah ditunjuk pemerintah. Kendati begitu, dana bantuan itu sudah berada di rekening masing-masing penerima bantuan.

"Ke sininya masyarakat banyak tidak mau mengambil (dana bantuan). Ada yang sudah pindah, ada yang memang tidak mau mengambil. Kelihatannya sudah mendapatkan bantuan dari pihak lain, kan bukan cuma pemkot yang ngasih bantuan, tetapi banyak dari sumber-sumber lain," ujarnya.

Di luar dinamika tersebut, Tono mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama masyarakat yang telah tertib dalam proses penyaluran bantuan sosial di masa pandemi ini, sehingga bantuan dapat disampaikan dengan lancar.

Proses tersebut telah diaudit pula oleh Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasilnya tidak ada temuan yang berarti.

"Kita sudah diperiksa oleh BPKP, BPK, Inspektorat, dan lembaga lainnya. Alhamdulillah tidak ada temuan yang berarti. Kami berterima kasih ke masyarakat sehingga semua proses ini berjalan dengan lancar," pungkasnya. (Aris) 






 


 



Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait