Kepala Sekolah Terbukti Lakukan Pungli, Copot Jabatannya

Jawa Barat —Sabtu, 19 Sep 2020 11:18
    Bagikan:  
Kepala Sekolah Terbukti Lakukan Pungli, Copot Jabatannya
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Dadang Kurniawan. (Foto :Aris)
BANDUNG, POSKOTAJABAR.
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Dadang Kurniawan, secara tegas mengatakan, kepala sekolah SMA/SMK Negeri se Jabar yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) terhadap peserta didiknya, harus diproses secara hukum dan dicopot dari jabatannya.

Larangan untuk melakukan pungutan liar diutarakan secara tegas oleh Dadang mengingat, Pemprov Jabar bersama DPRD Jabar sudah mengalokasikan ratusan miliar dana di APBD Jabar untuk program SPP Gratis ditambah lagi anggaran 20 persen dari APBD Jabar sesuai dengan Undang-undang.

“Kita tidak ingin, program SPP Gratis ini masih dimanfaatkan oleh pihak sekolah SMA/SMK Negeri untuk tetap melakukan pungli, dengan dalil anggaran tidak mencukupi,” katanya, Jumat (18/9/2020).

Dadung, sapaan karib dari Dadang Kurniawan mengakui, APBD Jabar memang belum mampu memberikan bantuan pendidikan secara maksimal, namun bukan berarti pihak sekolah bisa seenaknya melakukan pungutan terhadap peserta didik, terutama peserta didik baru. 

"Kan ada rambu-rambu yang mengatur, mana yang boleh dilakukan penarikan sumbangan dan mana yang dilarang," tegasnya.

Dadung menambahkan,  jauh sebelum tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai, dalam rapat dengan Dinas Pendidikan Jabar, DPRD Jabar beulang kali mengingatkan agar pihak institusi pendidikan bersama-sama memantau dan mengawasi jalannya program SPP Gratis bagi SMA/SMK se Jabar. 

"Agar program tersebut sukses. Jangan sampai menimbulkan permasalahan (pungli) ditengah masyarakat terutama bagi orangtua siswa SMA/SMK," ungkapnya.

Dadung menambahkan, paska PPDB dan dimulainya tahun ajaran baru 2020-2021, Komisi V DPRD Jabar besama tim saber pungli bidang pendidikan Polda Jabar juga telah melakukan dan akan terus melakukan pemantauan ke beberapa sekolah SMA/SMK. 

"Agar jangan sampai terjadi pungli dengan mengatasnamakan sumbangan pendidikan," terangnya.

Masyarakat menurut Dadung juga diimbau untuk ikut memantau pungli di lingkungan pendidikan, kalau ada temuan dengan disertai bukti-bukti seperti kwitansi, surat edaran sekolah tekait sumbangan pendidikan. Jangan segan-segan sampaikan ke Komisi V DPRD Jabar atau tim saber pungli bidang pendidikan Polda Jabar.

”Sekali lagi, saya tekankan, pungli dengan dalil sumbangan pendidikan yang tidak sesuai syarat sumbangan adalah perbuatan melanggar hukum, pasti diproses secara hukum dan dikenakan sanksi pemecatan dari jabatan," tegasnya seraya mengakhiri pembicaraan. (Aris)






Area lampiran



Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait