Setelah Geledah Rumah ARM, KPK Sasar DPRD Jabar

Jawa Barat —Kamis, 3 Dec 2020 17:00
    Bagikan:  
Setelah Geledah Rumah ARM, KPK Sasar DPRD Jabar
Penampakan Ruang Kerja Abdul Rozaq Muslim di Lantai 4 DPRD Jabar, Kamis (03/12/2020). foto:(Aris)

BANDUNG, POSKOTAJABAR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengumpulkan dokumen terkait kasus suap bantuan provinsi (Banprov) Jawa Barat (Jabar) kepada Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017-2019.

Setelah menggeledah rumah Abdul Rozaq Muslim (ARM), KPK menindaklanjutinya dengan menggeledah ruang kerja ARM di Kantor DPRD Jabar Jl Diponegoro No.27, Kota Bandung, Kamis (03/12/2020).

BACA JUGA : Ridwan Kamil Mengimbau Masyarakat untuk Tidak Liburan ke Bandung Antisipasi Covid-19

KPK datang ke DPRD Jabar Kamis sekitar pukul 09.00 WIB dengan kekuatan belasan anggota, baik yang berompi KPK maupun berpenampilan preman. Beberapa orang polisi, juga terlihat mendampingi KPK.

Awalnya KPK dengan didampingi Sekretariat DPRD (Setwan) Jabar memasuki ruang kerja Abdul Rozaq Muslim yang berada di Lantai 4 Gedung DPRD Jabar.

"Ada sekitar 6 anggota KPK yang naik ke atas untuk memeriksa ruang kerja," kata petugas keamanan dalam tidak mau disebutkan namanya. Petugas tersebut, tidak membawa koper, hanya menenteng kamera.

BACA JUGA : Lapas Karawang Berlakukan Kunjungan Gunakan Layanan Video Call

 Penyidik KPK memeriksa ruang kerja ARM sekitar dua jam lebih. "Pulangnya, lenggang saja, tidak terlihat membawa apa-apa," ungkapnya.

Beberapa staf Setwan DPRD Jabar yang enggan disebutkan namanya juga menerangkan, selain ada yang mendatangi ruang kerja ARM, penyidik KPK juga datang ke ruang arsip.

Saat berita ini diturunkan, penyidik KPK masih berada di ruang kerja Fraksi Golongan Karya yang berada di Lantai Dasar Gedung DPRD Jabar.

Beberapa orang wartawan, juga masih terlihat berkerumun di ruang smoking room yang lokasinya tidak jauh dari ruang kerja Fraksi Golkar DPRD Jabar.

BACA JUGA :  Diduga Stres, Seorang Pria di Pangandaran Bakar Sajadah di Dalam Masjid

ARM merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017-2019.

Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan, ARM diduga menerima uang senilai total Rp 8.582.500.000 dari seorang pihak swasta bernama Carsa AS.

Uang tersebut diberikan karena ARM telah membantu Carsa untuk memperoleh sejumlah proyek di Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu. ARM disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ARM kini telah ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK sejak Senin 16 November 2020.(Aris)

Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait