Bila Ditemukan Penyimpangan, DPRD Jabar Siap Evaluasi Dana Hibah

Jawa Barat —Jumat, 4 Dec 2020 13:40
    Bagikan:  
Bila Ditemukan Penyimpangan, DPRD Jabar Siap Evaluasi Dana Hibah
Ketua Komisi V DPRD Jabar Dadang Kurniawan (foto: Aris)

POSKOTAJABAR, BANDUNG.

Bila ditemukan ada penyimpangan soal dana hibah baik yang datang dari APBN maupun APBD, Legislatif siap melakukan peninjauan lapangan, dan melakukan evaluasi. Hal tersebut bisa terlaksana bila ada laporan masyarakat.

Ketua Komisi V DPRD Jabar Dadang Kurniawan mengatakan dana hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi ke daerah tingkat dua, saat ini hanya fokus pada penanggulangan Covid-19.

"Kalau provinsi sekarang lebih kepada penanganan Covid-19, meskipun kemasannya ada hibah juga. Itupun terkait dengan  Covid-19, seperti pendidikan kesehatan," katanya saat dihubungi POSKOTAJABAR di ruang kerjanya, Jumat (04/12/2020).

BACA JUGA : Ridwan Kamil Mengimbau Masyarakat untuk Tidak Liburan ke Bandung Antisipasi Covid-19


Dadung, panggilan karib dari Dadang Kurniawan mengatakan hal tersebut di atas saat dimintai tanggapannya soal dana hibah dari provinsi untuk daerah tingkat dua.

Kalau, soal bantuan dana BOS Pusat atau hibah yang digelontorkan pusat ke Pemprov Jabar, Dadung yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, belum mengetahuinya.

"Oo gitu. Saya nggak tahu tuh. Coba minta datanya," pintanya.

BACA JUGA :Kapasitas Bed Penuh, Lima Warga Karawang Positif Covid-19 Terpaksa Waiting List

Terhadap dana dana hibah tersebut, terang Dadung, tetap harus ada evaluasinya. Untuk itu, masyarakat yang mengetahui adanya, hal hal yang janggal dari dana dana hibah tersebut diminta menyampaikannya ke media, wakil rakyat dan lembaga-lembaga terpercaya lainnya.

"Di samping kami turun dengan komisi terkait yang langsung mengetahui pengucuran dana hibah tersebut kami juga punya cara lain," ungkapnya.

Cara tersebut, ujar Dadung, adalah dengan menerima laporan dari masyarakat dan laporan dari media.

Informasi-informasi apapun itu, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran langsung.

"Jawa Barat ini kan luas," ungkapnya.

BACA JUGA :Puluhan Pohon Tumbang Salah Satunya Menimpa Kendaraan Roda Empat

Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat pada TA 2019 menerima dana hibah dari Pemprov Jabar senilai Rp 15 miliar untuk kegiatan pembinaan kelengkapan penunjang  jamaah haji rekrutman tim pemandu haji daerah.

Selain itu juga ada dana hibah senilai Rp3,320 miliar yang peruntukannya untuk honor/insentif guru Tahfidzh Alquran se Jabar. Juga ada dana hibah untuk operasional Kemenag Prov Jabar bidang Pontren.

Untuk tahun 2020, dana hibah yang diterima nilainya Rp 28 miliar untuk tujuh bidang kegiatan. Bidang Kristen Kemenag Jabar Rp 500 juta, Bidang Masyarakat Budha Kemenag Prov Jabar Rp 500 juta, Bidang Masyarakat Katolik Kemenag Prov Jabar Rp 500 juta.

BACA JUGA : KPK Sisir Ruangan Kantor Walikota Cimahi Ajay M Priatna dan Tiga Lokasi Lainnya

Juga ada, Bidang Masyarakat Hindu Kemenag Prov Jabar Rp 500 juta. Kanwil Kemenag Prov Jabar Pembangunan Masjid Rp 10 miliar. Kanwil Kemenag Prov Jabar Pembinaan Calon Jamaah Haji Jabar Rp 15 miliar, dan Kemenag Prov Jabar Rp 1 miliar.

Kepala Sub Bagian Informasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat sudah menerima surat permohonan wawancara dari wartawan. Hingga berita ini diturunkan belum juga ada kesempatan untuk wawancara.

BACA JUGA : Seorang Ibu Harus Ditandu Saat Pulang Melahirkan karena Jalan Tidak Bisa Dilalui Kendaraan di Pandeglang Banten

"Menunggu arahan dari Kakanwil dulu pak, belum ada arahan," katanya.

Beberapa waktu kemudian, saat dihubungi kembali dia kembali mengatakan hal yang sama.

"Kakanwil baru masuk kantor setelah cuti dua minggu. Saya lagi di Garut," pungkasnya. (Aris)

BACA JUGA :  Diduga Stres, Seorang Pria di Pangandaran Bakar Sajadah di Dalam Masjid

 

Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait