PP Muhammadiyah Mengapresiasi Kinerja KPK Menangkap Beberapa Pejabat Negara

Jawa Barat —Minggu, 6 Dec 2020 15:58
    Bagikan:  
PP Muhammadiyah Mengapresiasi Kinerja KPK Menangkap Beberapa Pejabat Negara
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu'ti, mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (rmco)

POSKOTAJABAR, JAKARTA. 

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam beberapa hari terakhir menangkap beberapa pejabat negara, dua diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo dan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara.  Sebelumnya, KPK sempat diragukan kemandirian dan keberaniannya. Namun, sekarang mulai menunjukkan kinerja yang memberikan harapan kepada masyarakat.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu'ti di Jakarta, menanggapi kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 yang dibongkar KPK di Kementerian Sosial (Kemensos).

"Setelah selama satu tahun bekerja, KPK yang sejak awal pembentukan diragukan kemandirian dan keberaniannya mulai menunjukkan kinerja yang memberikan harapan kepada masyarakat," kata Abdul Mu'ti di Jakarta, Minggu (06/12/2020).

BACA JUGA:  Para Pelaku Korupsi Bansos Covid-19, Mensos Juliari P Batubara Dkk Terancam Vonis Mati

Abdul Mu'ti menandaskan,  OTT dua menteri merupakan pembuktian awal bahwa KPK adalah lembaga yang mandiri dan tidak bisa didikte oleh berbagai kepentingan baik presiden maupun partai politik.

"Publik menunggu gebrakan KPK berikutnya. Ada sinyalemen di masyarakat, kementerian lain juga bisa tercium semerbak korupsi," ungkap Abdul Mu'ti.

Dalam hubungannya dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, OTT dua menteri dalam Kabinet Indonesia Maju memiliki dua makna. Pertama, keterbukaan dan pembuktian presiden yang tidak melindungi siapapun yang terbukti bersalah. Kedua, presiden perlu melakukan evaluasi dan langkah serius terhadap integritas dan kinerja para menteri. Dalam satu tahun pemerintahan, menurut penilaian publik terdapat menteri yang kinerjanya di bawah standar, mis-match, dan di antaranya under capacity

BACA JUGA:  PDI Perjuangan Mendukung Langkah yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi

"Jabatan menteri terkait langsung dengan pelayanan dan pertanggungjawaban publik bagi kepentingan rakyat. Kasihan nasib rakyat yang semakin berat beban, baik karena pandemi, maupun berbagai persoalan hidup mereka karena negara tidak sungguh-sungguh hadir memecahkan masalah dan mengangkat nasib mayoritas rakyat bawah. Posisi di pemerintahan melekat dengan kewajiban konstitusi dan hajat hidup rakyat yang harus dipertanggungjawabkan," tutur Abdul Mu'ti. (johara/ys)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait