Calon Bupati Tasikmalaya Mangkir dari Panggilan Bawaslu

Nasional —Minggu, 27 Dec 2020 05:26
    Bagikan:  
Calon Bupati Tasikmalaya Mangkir dari Panggilan Bawaslu
bawaslu. (Kris)

POSKOTAJABAR, TASIKMALAYA.

Calon Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mangkir dari panggilan klarifikasi Bawaslu, undangan yang telah diagendakan pada Rabu dan Kamis (23-24/12). Bawaslu mengundang petahana untuk klarifikasi terkait kebijakan yang dikeluarkan soal SK Wakaf.

Namun, bupati Tasikmalaya itu lagi-lagi tidak menghadiri undangan dari Bawaslu dan tak pernah ada konfirmasi alasannya. Undangan klarifikasi Bawaslu terhadap petahana ini terkait laporan dugaan pelanggaran yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan mengeluarkan instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020 terkait tanah wakaf atau SK Wakaf.

BACA JUGA:  Tim Gabungan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Bacip Memantau Pelaksanaan Protokol Kesehatan Sejumlah Gereja

Ketua Bawaslu Dodi Juanda mengatakan padahal pihaknya telah mengagendakan hari ini sabtu(26/12/2020) akan tetapi petahana tidak hadir lagi atas undangan kami," ujarnya

Menurut dia, karena undangan klarifikasi yang dilayangkan Bawaslu, sifatnya tidak mengikat atau ada sanksi, maka yang bersangkutan jika tidak hadir sampai ketiga kalinya tidak menjadi masalah. Karena itu sudah menjadi hak seseorang dan Bawaslu tidak memiliki hak paksa.

"Karena tidak hadir, kini calon petahana ini kehilangan hak jawabnya yang diberikan kesempatan oleh Bawaslu melalui undangan klarifikasi terkait instruksi bupati tentang tanah wakaf yang dilaporkan pasangan calon nomor empat Iwan-Iip dan sudah kami bahas di Sentra Gakkumdu tahap satu,” terangnya

Kata dia, rencananya setelah mengumpulkan keterangan-keterangan dari pihak terkait seperti BPN dan Asda I, laporan ini selanjutnya akan dibawa ke rapat Sentra Gakkumdu tahap dua bersama Bawaslu, Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan.

BACA JUGA:  Pemkot Bandung Menyasar Hotel untuk Menggelar Pemeriksaan Rapid Tes Antigen

Bawaslu tetap akan terus mengumpulkan keterangan-keterangan dari berbagai pihak, kemudian mencari kesimpulan dan dijadikan kajian hukum, nantinya untuk memutuskan keputusannya seperti apa yang harus diambil. "Pada intinya Bawaslu akan melanjutkan sesuai aturan dan hukum serta perundang-undangan yang ada,” ungkapnya

Jika terbukti melanggar sanksinya sudah jelas pada pasal 188 yang menyatakan bahwa kurungan pidana 1-6 bulan serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 pasal 71 ayat 5 apabila melaksanakan pelanggaran pasal 71 ayat 3 yakni pembatalan sebagai pasangan calon,” katanya.

Sementara itu, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Iwan-Iip (Wani) menghadiri undangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Kedatangannya untuk klarifikasi laporannya beberapa waktu lalu terkait SK Wakaf.

Dalam klarifikasi itu di dampingi oleh kuasa hukum WANI, Daddy Hartadi SH, Untung Nassari SH, Topan Prabowo SH dan Nawjir SH dari Kantor Hukum NZ dan Rekan. Kuasa Hukum WANI,

Kuasa Hukum WANI, Daddy Hartady SH mengatakan, kedatangannya untuk mengklarifikasi dugaan kuat penyalahan wewenang yang dilakukan oleh petahana pada Pilkada 2020 seperti diatur pada pasal 71 ayat 3 adanya penyalahgunaan wewenang dengan membuat sebuah program yang bisa menguntungkan salah satu pasangan calon.

"Program itu dibuat dalam keputusan ketatanegaraan usaha dalam bentuk naskah dinas yang resmi dan dikeluarkan dalam bentuk intruksi bupati Tasikmalaya, termasuk surat edaran terkait percepatan sertifikasi tanah wakap,” katanya.

Sementara itu, diketahui bahwa dalam rentang waktu yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di dalam norma pasal 71 ayat 3 itu dilarang, bupati, wali kota, gubernur melakukan sebuah program atau kegiatan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon pada waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Termasuk enam bulan setelah penetapan pasangan calon. “Ini dilakukan oleh bupati Tasikmalaya sebagai calon petahana. Apa yang di atur pada norma pasal 71 dan jelas-jelas itu dilanggar oleh beliau,” katanya.

Pelaporan itu dilakukan karena, jika dilanggar pasal 71 ayat 3 itu juncto ayat 5 ada sanksi administratif berupa pembatalan pasangan calon.

Mudah-mudahan ini bisa ditegakkan oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pengawasan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya, (Kris)

Editor: Ririn
    Bagikan:  


Berita Terkait