FKMT Ajukan Gugatan Pembatalan Gugatan SK WANI, Siap Mengawal Pilkada yang Jurdil

Nasional —Senin, 28 Dec 2020 08:49
    Bagikan:  
FKMT Ajukan Gugatan Pembatalan Gugatan SK WANI, Siap Mengawal Pilkada yang Jurdil
Pasangan calon Bupati selain mengajukan ke Mahkamah konstitusi mengajukan ke PTUN Bandung (Kris)

POSKOTAJABAR, TASIKMALAYA.

Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Bandung tentang Pembatalan SK Penetapan Pasangan Calon pada 23 Desember 2020. 

"Maka dari itu pihak FKMT akan mengawal konstitusi dan demokrasi yang jujur dan adil (Jurdil) serta bermartabat," ungkap ketua FKMT Dani Safari Effenfi, Minggu (27/12/2020)

Menurut Dani, pihaknya akan mendampingi anggotanya untuk menjelaskan alasan melayangkan gugatan. Lantaran adanya dugaan pelanggaran yang bertentangan dengan perundang-undangan sehingga SK penetapan harus dibatalkan.

“Sebab cacat syarat sejak awal, artinya tidak diperbolehkan mengikuti proses tahapan selanjutnya, dan itu perintah Undang-Undang, justru KPU yang wajib mendiskualifikasi,” tegasnya.

BACA JUGA : Dokter Gadungan Penipu Empat Wanita Hanya Lulusan SD

FKMT Ajukan Gugatan Pembatalan Gugatan SK WANI, Siap Mengawal Pilkada yang Jurdil

Maka dari itu, pasangan WANI akan terus berupaya untuk membuktikan melalui jalur Hukum ke Mahkamah konstitusi dan ternyata juga melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara( PTUN) Bandung.

Bahkan, proses di PTUN Bandung malah duluan diproses oleh pihak PTUN dan telah melayangkan pemanggilan kepada para pihak pada besok hari.

Surat panggilan tersebut dengan nomor 147/G/2020/PTUN.BDG. Dalam surat tersebut disebutkan PTUN Bandung akan memanggil KPU Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan di Ruko Blok SIngaparna No 7-10 Jl Raya Timur, Cipakat Kecamatan Singaparna Tasikmalaya sebagai pihak tergugat.

Dalam surat itu, KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk hadir dalam proses dismissal di PTUN Bandung Jl Dipenogoro No. 34 Bandung pada hari Senin(28/12/2020) sekitar pukul 11.00 WIB. Acaranya untuk didengar keterangannya dan diberikan penjelasan.

Pada bagian berikutnya disebutkan sehubungan dengan gugatan penggugat yang didaftar di kepaniteraan PTUN Bandung no 147/G/2020/PTUN.BDG tertanggal 17 Desember 2020.
Pendaftar gugatan atas nama Dani Safari Effendi (pengacara).

Gugatan yang dilayangkan oleh Dani Safari Effendi adalah atas nama Pasangan Wani yang menggugat KPU Kabupaten Tasikmalaya dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

Sebelumnya juga, pihak FKMT memaparkan, telah menemukan beberapa alat bukti yang diantaranya Surat Intruksi Bupati tentang Wakaf No. 6 tahun .2020 yang berjumlah 128 lembaga, SK Bupati Pengangkatan Plt. Dirut DAM Tirta Sukapura No. 539/Kep..223-Ekbang/202. SE Bupati Tasikmalaya, serta Kepbup RT Siaga dan Gugus Tugas.

“Semuanya ditandatangani oleh Ade Sugianto selama masa enam bulan yang secara konstitusi dilarang,” katanya.

Pihaknya juga menyebut, FKMT sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam Tata Negara pernah sidang sengketa Pilbup Tasikmalaya 2015 lalu.

BACA JUGA:  Menteri Perhubungan Mengapresiasi PT Angkasa Pura II yang Sukses Melakukan Tes Covid-19

“Kami menemukan salah satu SK Menkumham yang di dalamnya ada Nama Ketua KPUD Zamzam Zamaludin masuk sebagai Pengurus Yayasan Lentera Indonsia tercatat juga nama-nama yang saat ini berada diberbagai partai politik,” jelasnya.

Terkait alat bukti, FKMT siap dikonfrontasi dengan pihak manapun baik di daerah maupun pusat.

“Kita sudah menyampaikan pengaduan ke KPUD Kabupaten Tasikmalaya, namun pihak KPUD menjawab tanggal 8 Desember 2020 yang isinya tidak memiliki kewenangan memproses pasal 71 pelanggaran dengan ditandatangani oleh Ketuanya Zamzam Zamaludin,” ujarnya

Sehingga, hal tersebut dianggapnya sebuah keanehan lantaran merupakan perintah Undang-Undang yang justru KPUD diperintahkan mendiskualifikasi.

BACA JUGA: Doa Bersama Serta Silaturahmi untuk Keutuhan NKRI di Masa Pandemi Covid-19

Tak hanya itu, pihaknya juga menyerahkan alat bukti tentang penunjukan Dirut PDAM Tirta Sukapura juga SK Menkumham tercatat Ketua KPUD Zamzam Zamaludin, SP sebagai Sekretaris Yayasan Lentera Indonesia dengan No.1064.50.10.2014 ke Bawaslu yang ditanda terima tanggal 21 Desember 2020.

“Kita hanya menjalankan perintah Undang-Undang sebagai landasan konstitusi wujud dari Pilkada yang jujur dan adil serta bermartabat. Jangan sampai ini menjadi kejahatan demokrasi,” pungkasnya. (Kris)

Editor: Ririn
    Bagikan:  


Berita Terkait