Mahfud MD Tidak Masalahkan Pendirian Front Persatuan Islam Selama Tidak Bertentangan dengan Hukum  

Jawa Barat —Jumat, 1 Jan 2021 17:45
    Bagikan:  
Mahfud MD Tidak Masalahkan Pendirian Front Persatuan Islam Selama Tidak Bertentangan dengan Hukum   
Menko Polhukam RI Mahfud MD. (ist)

POSKOTAJABAR, JAKARTA.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD mengatakan, tidak mempermasalahkan pendirian Front Persatuan Islam.

Menurutnya, mendirikan suatu ormas apapun dibolehkan selagi tidak bertentangan dengan hukum.

"Boleh. Mendirikan apa saja boleh, asal tak melanggar hukum. Mendirikan Front Penegak Islam boleh, Front Perempuan Islam boleh, Forum Penjaga Ilmu juga boleh," kata Mahfud, Jumat (1/12/2021) WIB

Menurut Mahfud, Pemerintah tidak akan mengambil langkah khusus terkait berdirinya Front Persatuan Islam ini.

 

BACA JUGA : Malam Tahun Baru 2021 Kota Bandung Lengang, Emil Berharap Ada Hikmah

 

Sebab, pendirian ormas bisa dikatakan hampir ada setiap hari, sehingga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menganggap hal itu adalah peristiwa yang biasa.

 

"Pemerintah tak akan melakukan langkah khusus. Wong tiap hari juga berdiri organisasi. Saat ini ada kurang dari 440.000 ormas dan perkumpulan, tak apa-apa juga. Dulu Masyumi bubar kemudian melahirkan Parmusi, PPP, DDII, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan sebagainya juga tidak apa-apa," ujarnya.

Mahfud juga mengatakan, banyak Partai di Tanah Air yang juga kerap berganti nama dan melahirkan organisasu baru. Dia mencontohkan berdirinya PDI yang merupakan penggabungan dari beberapa partai yang ada di awal kemerdekaan.

 

BACA JUGA : Polri Ungkap Peredaran Sabu 50 Kg Jaringan Aceh, Medan dan Jakarta

 

"PNI berfusi kemudian melahirkan PDI, kemudian melahirkan PDI Perjuangan, Barisan Banteng Muda, dan sebagainya. NU pernah pecah dan pernah melahirkan KPP-NU juga tidak ditindak sampai bubar sendiri," katanya.

Secara hukum, kata Mahfud, undang-undang Indonesia tidak melarang pendirian Ormas.

 

"Secara hukum alam, yang bagus akan tumbuh, yang tak bagus akan layu baik yang lama maupun yang baru. Jadi secara hukum dan konstitusi tak ada yang bisa melarang orang untuk berserikat, dan berkumpul, asal tak melanggar hukum dan ketertiban umum," tutup Mahfud. (rizal/tri)

Editor: Dikki
    Bagikan:  


Berita Terkait