Sengketa Pasar Panorama Lembang, MA Putuskan Pemda KBB Lakukan Melawan Hukum

Jawa Barat —Minggu, 10 Jan 2021 11:05
    Bagikan:  
Sengketa Pasar Panorama Lembang, MA Putuskan Pemda KBB Lakukan Melawan Hukum
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Wendi Sukmawijaya.(foto:Ist)

POSKOTAJABAR, NGAMPRAH.

Sengketa yang terkait masalah Pasar Panorama Lembang oleh pihak ahli waris Rudi Alamsyah, mendapatkan titik terang dari hasil keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 446 PK/Pdt/2020 jo, yang telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Rudi Alamsyah sebagai ahli waris Adiwarta terkait status tanah Persil 74 Blok Pasar Panorama Lembang tersebut.

Dalam putusan MA, tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti rugi sebesar Rp116.185.000.000, pada pihak penggugat.




BACA JUGA  : Sosok Kapten Afwan, Pilot di Pesawat Sriwijaya Air SJ 812 yang Jatuh

 

Hal itupun diakui oleh Wendi Sukmawijaya, sebagai Ketua Komisi I di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat.  Wendi sangat menyesalkan dengan terjadinya konflik masalah lahan Pasar Panorama tersebut.


Hal itu kata Wendi kembali, sangat merugikan bagi pihak pemerintahan KBB. "Karena Pasar Panorama merupakan asset bagi pemerintahan KBB," tukasnya.

Ini,semua disebabkan adanya kelalaian dari pihak pemerintahan KBB itu sendiri, seharusnya jauh-jauh hari pihak pemda dapat berupaya mengajukan upaya hukum kontra memori, terkai PK dari MA tersebut," kata Wendi.



BACA JUGA  :  Dinkes Kota Bandung Mengimbau Masyarakat Tetap Tenang Ketika Orang Dekatnya Terpapar Covid-19


Maka dari itu, akhirnya pihak DPRD KBB, akan menahan terlebih dahulu, masalah pengajuan pembayarannya, demi memperjuangkan kebenaran yang berkekuatan hukum tetap.

Hanya sebagai Ketua Komisi I, Wendi menyarankan agar pihak Pemda untuk mencari novum atau bukti baru yang dapat diyakini sebagai penentu akhir di pengadilan dari sengketa tanah itu, dan mempunyai hukum tetap.

Sebenarnya kata Wendi kembali, jauh-jauh hari, pihak Komisi I meminta kepada Bupati Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, secepatnya untuk melakukan upaya hukum atas keputusan dari pihak MA tersebut.

BACA JUGA : Tiga Petugas Meninggal Saat Melakukan Evakuasi Korban Longsor Desa Cihanjuang Sumedang

 

Termasuk pihak komisi I juga mendorong kepada pihak Inspektorat harus ikut terlibat dalam masalah investigasi kedepannya.

"Disini pihak inspektorat, harus mengkaji dari terbitnya Buku Letter C Desa Lembang yang asli harus ditelaah Pasalnya, berkas itu merupakan dokumen negara terkait status tanah Persil 74 Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang,” Papar Wendi. (Bagdja)

BACA JUGA :Hantam Belakang Dump Truk Sedang Parkir, Pengendara Sepeda Motor Tewas 

Editor: Suherlan
    Bagikan: