SE Gubernur Soal PPKM Covid-19 Isinya 10 Poin, Bandung Siapkan Perwal

Jawa Barat —Minggu, 10 Jan 2021 19:11
    Bagikan:  
SE Gubernur Soal PPKM Covid-19  Isinya 10 Poin, Bandung Siapkan Perwal
Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (foto:aris)

POSKOTAJABAR, BANDUNG

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Edaran (SE) No: 72/KS.13/HUKHAM tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan Covid-19 di Jabar. Ada 10 poin dalam SE tersebut

Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah Jabar, Daud Achmad mengatakan SE tersebut ditujukan untuk bupati/wali kota, TNI/Polri, pelaku usaha, pelaku perjalanan, dan masyarakat Jabar yang mulai berlaku pada 11 Januari sampai 25 Januari 2021.

"Terdapat sepuluh poin dalam surat edaran tersebut. Poin pertama, semua pihak diharapkan untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dengan tanggung jawab penuh menaati ketentuan-ketentuan soal penanganan Covid-19 dan penegakan protokol kesehatan," katanya, Minggu (10/01/2021).



BACA jUGA : Pramugari Sriwijaya Air Grislend Gloria Natalies Alumni Telkom University Bandung


Dijelaskan Daud, dalam SE tersebut, pembatasan kegiatan masyarakat ditetapkan sesuai level kewaspadaan masing-masing daerah. Pembatasan kegiatan meliputi pengaturan kegiatan di tempat kerja dengan menerapkan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO).

Selain itu, kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan secara daring. Untuk sektor esensial yang berkaitan kebutuhan pokok masyarakat dapat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan dengan ketat. Begitu juga kegiatan konstruksi.



BACA JUGA : Tiga Petugas Meninggal Saat Melakukan Evakuasi Korban Longsor Desa Cihanjuang Sumedang



"Kegiatan dan jam operasional untuk restoran, rumah, makan, pusat perbelanjaan, dan usaha sejenis. Kegiatan ibadah di tempat ibadah diizinkan dengan pengaturan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," ungkapnya.

"Semua kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dibatasi dengan ketat. Termasuk kapasitas dan jam operasional transportasi umum," tambahnya.



BACA JUGA  : Selebgram Terkenal Syifa Mila Jadi Korban Pesawat Sriwijaya Air, Chef Aiko Sangat Berduka




Menurutnya, penerapan protokol kesehatan harus disertai dengan peningkatan tracking, tracing, dan treatment. Selain itu, fasilitas kesehatan, kapasitas tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi, harus diperkuat.

"Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggungjawab fasilitas umum yang melaksanakan kegiatan wajib melaksanakan protokol kesehatan. Mulai dari memakai masker, membatasi interaksi fisik dan menjaga jarak, sampai mengindari kerumunan," katanya.



BACA JUGA :Hantam Belakang Dump Truk Sedang Parkir, Pengendara Sepeda Motor Tewas 




"Pihak yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jabar Nomor 60 Tahun 2020," sambungnya.


Daud menyebut, pelaku perjalanan yang akan memasuki wilayah Jabar harus memenuhi berbagai ketentuan. Pertama, bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.

Pelaku perjalanan pun harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab dengan metode PCR ataupun rapid test antigen. Surat tersebut harus dikeluarkan paling lama tiga hari sebelum keberangkatan menuju Jabar.



BACA JUGA : Daftar 56 Penumpang Sriwijaya Air yang Jatuh, Cek disini




"Selama berada di Jabar wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku. Bagi pelaku perjalanan yang berangkat dari Jabar, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Jabar," jelasnya.

Khusus bagi 20 daerah yang akan menerapkan PSBB Proporsional wajib melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Bandung Siapkan Perwal

Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan sudah menerima SE Gubernur tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan Corona Viruses Disease 2019

Ema mengatakan, PPKM di Kota Bandung akan diatur sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang akan segera keluar.

Menurutnya, dalam Perwal tersebut akan membatasi sejumlah aktivis masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam SE Gubernur.

"Pelaksanaannya kita lihat besok (Senin, red), Perwalnya seperti apa. Karena surat edaran Gubernur dengan berbagai ketentuannya juga baru saja keluar," pungkasnya. (Aris)





 

BACA JUGA  :  Dinkes Kota Bandung Mengimbau Masyarakat Tetap Tenang Ketika Orang Dekatnya Terpapar Covid-19




Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait