Whatsapp Viral, Kemenkominfo Minta Masyarakat Hati-hati dalam Memilih Aplikasi

Jawa Barat —Rabu, 13 Jan 2021 11:45
    Bagikan:  
Whatsapp Viral, Kemenkominfo Minta Masyarakat Hati-hati dalam Memilih Aplikasi
Ilustrasi aplikasi Whatsapp. (foto: akhnaf)

POSKOTAJABAR, JAKARTA.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menekankan supaya masyarakat semakin berhati-hati dalam memilih layanan online dengan membaca ketentuan penggunaan layanan.

Hal tersebut diungkapkann setelah Kemenkominfo melakukan pertemuan dengan pihak Whatsapp/ Facebook Asia Pasifik, Senin (11/1/2021) WIB.

Masyarakat diimbau untuk membaca aturan kebijakan privasi serta dokumen syarat dan ketentuan, sebelum menggunakan suatu layanan kemudianmemberikan persetujuan penggunaan data pribadi.

Kemenkominfo merekomendasikan supaya masyarakat untuk semakin waspada dan bijak dalam menentukan pilihan media sosial yang mampu memberikan pelindungan data pribadi dan privasi bagi penggunanya.

"Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat terhindar dari dampak-dampak merugikan baik berupa penyalahgunaan atau penggunaan data pribadi yang tidak sesuai aturan (misuse or unlawful)," demikian tertulis dalam keterangan resmi pada Senin (11/1/2021) WIB.

 

BACA JUGA : Harga Cabe Rawit di Kabupaten Pangandaran Alami Lonjakan

 

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kemenkominfo menekankan agar WhatsApp serta pihak-pihak terkait melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Menjawab perhatian publik dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia yang disampaikan secara lengkap, transparan, jelas, mudah dipahami dan dapat diakses oleh publik terkait pembaruan kebijakan privasi Whatsapp, khususnya terkait kekhawatiran masyarakat mengenai:
  2. jenis-jenis data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh Whatsapp serta dibagikan kepada pihak ketiga;
  3. tujuan dan dasar kepentingan pemrosesan data pribadi;
  4. jaminan akuntabilitas pihak yang menggunakan data data pribadi;
  5. mekanisme yang tersedia bagi pengguna untuk melaksanakan hak-haknya, termasuk hak untuk menarik persetujuan serta hak-hak lain, yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  6. hal-hal lain yang menjadi perhatian publik.

 

BACA JUGA : Banjir Citarik Memutus Jalur Cicalengka hingga Merendam Rumah Warga

 

 

  1. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang pelindungan data pribadi di Indonesia, antara lain:


  • a. melaksanakan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.
  • b. menyediakan formulir persetujuan pemrosesan data pribadi dalam Bahasa Indonesia.
  • c. melakukan pendaftaran sistem elektronik.
  • d. menjamin pemenuhan hak-hak pemilik data pribadi; dan
  • e. kewajiban berdasarkan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Di sisi lain, Kemenkominfo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan berusaha untuk pada kesempatan pertama menyelesaikan pembahasan Rencana Undang-Undang agar dapat segera ditetapkan menjadi Undang Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

UU PDP sendiri akan menjadi landasan hukum perlindungan data pribadi. Pembahasan RUU PDP ini sendiri saat ini masih dalam pembahasan Komisi I DPR. Diharapkan aturan ini dapat selesai pada awal tahun 2021. (dwa)

 

Editor: Dikki
    Bagikan:  


Berita Terkait