Dinas Sosial PMD Pangandaran Siapkan Regulasi Antisipasi Kades Terjerat Hukum

Jawa Barat —Sabtu, 16 Jan 2021 10:08
    Bagikan:  
Dinas Sosial PMD Pangandaran Siapkan Regulasi Antisipasi Kades Terjerat Hukum
Kadis Sosial PMD Pangandaran Wawan Kustaman (foto: doc)
POSKOTAJABAR,PANGANDARAN

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos-PMD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat sudah memiliki tiga regulasi untuk mengantisipasi adanya Kepala Desa yang terjerat hukum.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Wawan Kustaman mengatakan, Pemkab tidak serta merta bisa langsung memberikan hukuman jika ada kepela desa yang terjerat hukum.

"Ada beberapa proses, mulai pemeriksaan secara internal dulu, selanjutnya dilimpahkan ke kepolisian yang bekerjasama dengan inspektorat," ujarnya kepada wartawan, Jumat (15/01/2021).



Kata dia, setelah dilimpahkan ke kepolisian, maka akan masuk ke kejaksaan.

"Nah setelah dari kejaksaan kalau sudah p21 baru masuk ke pengadilan dan jadi terdakwa," katanya.

Jika sudah jadi terdakwa, sambung dia, kemudian inkrah maka kepala desa bisa terancam diberhentikan.

"Kalau sebelum itu terjadi, hak-haknya seperti gaji masih terpenuhi," ungkap Wawan.



BACA JUGA : Dikabarkan Diculik, Padahal Pelaku Sudah Membunuh Fathan

 

Wawan mengatakan, untuk regalusi yang dipakai jika ada yang terjerat, Dinas Sosial memakai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang perangkat desa dan Bupati Nomor 25 tahun 2015.


"Sata imbau kepala desa untuk menjaga marwah mereka agar tidak terjerat hukum. Jangan sampai berbuat yang malah menjerumuskan pada kasus hukum," pungkasnya. (dry)





Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait