KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Pejabat LAPAN, Diduga Rugikan Negara Rp 179 Miliar

Jawa Barat —Kamis, 21 Jan 2021 08:19
    Bagikan:  
KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Pejabat LAPAN, Diduga Rugikan Negara Rp 179 Miliar
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar (tengah) saat menjelaskan kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT). (Ist.)

POSKOTAJABAR, JAKARTA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun Anggaran 2015 yang rugikan Rp 179,1 Milliar, Rabu (20/01/2021). Atas dugaan korupsi tersebut, KPK langsung menahan kedua orang itu. 

Mereka adalah mantan Kepala BIG 2014-2016, Priyadi Kardono, dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2013-2015, Muchamad Muchlis.

Tersangka Priyadi ditahan di Rutan KPK Cabang Kavling C1 Jakarta. Sedangkan, Muchlis ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jaksel selama 20 hari terhitung sejak 20 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021. Sebelum ditahan mereka dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Cabang Kavling C1.

Menurut Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, dalam kasus tersebut pihaknya telah memeriksa saksi 46 orang. "KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Kemudian KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka," kata Lili dalam jumpa persnya di KPK, Jaksel, Rabu (20/1).

BACA JUGA:  Gubernur Jabar Meninggalkan Lokasi Warga Kembali tak Bermasker

Lili mengatakan, pihaknya meningkatkan status penanganan perkara ini sejak September 2020.  Menurut Lili, kedua tersangka ini diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan CSRT pada BIG bekerjasama dengan LAPAN Tahun 2015.

Kasus ini bermula pada 2015, saat BIG bekerjasama dengan LAPAN dalam pengadaan CSRT. Sejak awal proses perencanaan dan penganggaran pengadaan tersebut, PRK (Priyadi Kardono) dan MUM (Muchlis) diduga telah bersepakat untuk melakukan rekayasa yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang di tentukan oleh pemerintah.

Lili mengatakan, keduanya telah melalukan beberapa kali pertemuan dengan pihak tertentu dan perusahaan calon rekanan sebelum proyek tersebut berjalan. Adapun perusahan rekanan yang ditentukan menerima proyek tersebut yakni PT AIP (Ametis Indogeo Prakarsa) dan PT BP (Bhumi Prasaja).

BACA JUGA:  Seorang Pedagang Positif Covid-19, Pasar Tradisional di Kalipucang Pangandaran Ditutup 2 Hari

Untuk proses pembayaran kepada pihak rekanan, para tersangka diduga memerintahkan para stafnya untuk melakukan pembayaran setiap termin, tanpa dilengkapi dokumen administrasi serah terima dan proses Quality Control (QC). Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak sekitar sejumlah Rp 179,1 miliar.

Atas perbuatannya, keduanya dituduh melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (adji/win)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait