Pandemi Covid-19, DPRD Kota Bandung Minta Pemkot Maksimalkan PAD Reklame

Jawa Barat —Kamis, 21 Jan 2021 19:29
    Bagikan:  
Pandemi Covid-19, DPRD Kota Bandung Minta Pemkot Maksimalkan PAD Reklame
Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwijaya. (foto:aris)

POSKOTAJABAR, BANDUNG

Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa pandemi Covid-19 memang berat, walau demikian, bukan berarti buntu, ada sektor Reklame yang selama ini baru disentuh sebagian kecilnya saja. Masih ada solusi untuk mengatasinya. Salah satunya dari sektor reklame.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwijaya mengatakan hal tersebut saat dimintai pendapatnya soal langkah langkah yang akan dilakukan dewan dalam memaksimalkan PAD di masa pandemi.

"Salah satunya, PAD Kota Bandung masih bisa didapatkan melalui pajak reklame," katanya saat dihubungi via telepon, Kamis (21/01/2021).

 

 BACA JUGA : PPKM di Perpanjang, Berlaku 26 Januari-8 Februari


Uung menjelaskan, reklame itu potensinya besar, coba telusuri kembali mana reklame yang belum bayar pajak, belum ada izin.

"Saya yakin, sangat bisa menghasilkan untuk penambahan PAD," ungkapnya.

Uung menambahkan, selain reklame potensi PAD juga masih bisa dimaksimalkan melalui sektor-sektor lain.

 

 

BACA JUGA : Longsor Menutup Akses Jalan Penghubung Tasikmalaya-Pangandaran Hingga Lumpuh Total



"Ada beberapa mata pajak lainnya, seperti PBB, BPHTB, yang sifatnya tetap, seharusnya bisa di optimalkan pada tahun 2021 ini," ungkapnya.

Selain itu Uung juga menjelaskan, Pemkot Bandung hendaknya juga melakukan inventarisir berbagai sektor sumber pendapatan PAD. Hal itu dilakukan untuk melihat kembali potensi-potensi sumber PAD yang selama ini luput atau kurang diperhatikan.

 

 

BACA JUGA : Potongan Tubuh Diduga Korban Sriwijaya Air Ditemukan Warga di Pantai Kiss



"Tetapi, Pemkot seharusnya bisa melakukan kajian dan analisa, terutama sektor pajak yang selama ini boleh jadi belum tergarap maksimal seperti reklame, untuk menutup potensi pendapatan yang hilang karena Covid-19,” tambahnya.

"Reklame yang jumlahnya ribuan seharusnya bisa di kaji ulang. Pasalnya, dari ribuan titik tersebut, Pemkot Bandung hanya menguasai sebagian kecil saja, sementara sisanya di kuasai swasta. Celakanya, dari ribuan reklame yang ada, banyak pula yang masuk dalam kategori liar dan tidak berijin," tandasnya. (Aris)

 

 

 BACA JUGA : Mayat Bayi Perempuan Ditemukan Warga di Saluran Irigasi Sukaraharja Kabupaten Tasikmalaya

Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait