Tim AMAN tidak Terima Putusan Bawaslu yang Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada

Jawa Barat —Jumat, 22 Jan 2021 09:26
    Bagikan:  
Tim AMAN tidak Terima Putusan Bawaslu yang Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada
Sekretaris Pemenangan pasangan Aman Jalaludin saat menunjukan salinan putusan dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran kepada sejumlah wartawan (foto: ist)

POSKOTAJABAR,PANGANDARAN

Tim pemenangan pasangan nomor urut 2 AMAN tidak bisa menerima keputusan Bawaslu Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa laporan mereka atas dugaan pelanggaran di Pilkada Kabupaten Pangandaran berupa penyalahgunaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 dan penyalahgunaan wewenang tidak bisa dilanjutkan.

Sekretaris Pemenangan pasangan AMAN,  Jalaludin mengatakan,  pihak Bawaslu Kabupaten Pangandaran memberikan surat kepada tim pemenangan AMAN mengenai unsur laporan tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk di naikan ke proses penyidikan dalam dugaan penyalahgunaan bansos Covid-19 dan penyalahgunaan wewenang tersebut.

"Terhitung mulai siang tadi pukul 12.00 WIB, pihak kami menerima keputusan dari Sentra Gakkumdu mengenai isi laporan yang diberikan ke Bawaslu Pangandaran," ujarnya kepada sejumlah wartawan, Kamis (21/01/2021).


BACA JUGA : PPKM di Perpanjang, Berlaku 26 Januari-8 Februari

 

Jalaludin menyebutkan, bahwa  laporan mereka tidak bisa diteruskan ke proses tahapan seterusnya. Sehubungan dengan bukti-bukti perbuatan hukum yang diajukan atau dilaporkan, menurut Bawaslu tidak memenuhi syarat.

"Dalam kasus ini kami mengajukan sejumlah 33 alat bukti dan kami sudah menjelaskan lebih lanjut kepada penyidik di Bawaslu," katanya.

Ke-33 alat bukti yang diajukan, sambung Jalal, pada saat membuat berita acara, tidak ada yang melakukan pendalaman alat bukti.

"Kalau hari ini kami menerima hasil pleno Gakkumdu dan menyatakan alat bukti sejumlah 33 buah itu tidak memenuhi unsur, ini yang kami pertanyakan," cetus Jalaludin.




Menurut dia, tidak ada kejelasan mengenai alat bukti yang tidak memenuhi unsur tersebut.

"Apakah semuanya yang kami ajukan tidak memenuhi unsur?," tanya dia.

Kata dia, dalam salinan keputusan yang mereka terima tidak ada penjelasan mengenai keputusan apapun, terkecuali hanya tidak memenuhi unsur.

"Sedangkan pada gelar perkara, tidak ada pernyataan yang ini memenuhi unsur dan yang itu tidak memenuhi unsur," ucapnya.



Oleh karena itu, kata Jalal, mereka tidak menerima atas keputusan akhir Bawaslu Pangandaran yang menghentikan proses perkara atas laporan dugaan penyalahgunaan Bansos Covid-19 tersebut, dengan alasan tidak memenuhi unsur.

"Atas hasil ini, kami akan melakukan sesuai aturan hukum yang ada, karena menurut kami, hasil keputusan ganjil dan tidak bisa diterima," pungkasnya. (dry)



Editor: Suherlan
    Bagikan: