Dinilai Sebagai Daerah yang tidak Disiplin Menjalankan Prokes, Inilah Tindakan Tegas Bupati Pangandaran

Jawa Barat —Minggu, 24 Jan 2021 06:54
    Bagikan:  
Dinilai Sebagai Daerah yang tidak Disiplin Menjalankan Prokes, Inilah Tindakan Tegas Bupati Pangandaran
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata bersama Kapolres Ciamis AKBP Hendria Lesmana dan Dandim 0613 Ciamis Letkol Czi Dadan Ramdani serta didampingi, Kabag Ops Polres Ciamis Kompol Yopy Mulyawan Suryawiba

POSKOTAJABAR, PANGANDARAN

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata akhirnya mengambil tindakan tegas setelah Kabupaten yang dipimpinnya ini dinilai daerah yang rendah dalam menerapkan kedisipilanan Protokol Kesehatan (Prokes). Bahkan Pangandaran berada di urutan ke tiga setelah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.

Warga masyarakat Kabupaten Pangandaran di nilai kurang mematuhi dalam hal menggunakan masker, berdasarkan dari Satgas Covid-19 Jawa Barat pada tanggal 15 Januari 2021 yang diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata mengatakan, dengan munculnya penilaian dari Satgas Covid-19 Jawa Barat maka Pemkab Pangandaran langsung menginstruksikan kepada para Kepala Desa dengan dibantu oleh Babinkamtibmas, Babinsa untuk mewajibkan kepada masyarakat untuk selalu tetap memakai masker.

"Sebelumnya Pangandaran termasuk daerah zona penyebaran yang rendah, namun masyarakat merasa terlena dan penggunaan masker dianggap tidak terlalu penting dan diabaikan masyarakat," ujarnya kepada wartawan usai memimpin apel gabungan di pantai Barat Pangandaran, Sabtu (23/01/2021).

Karena hal itu, kata Jeje, pihaknya pada tanggal 12-13 Januari lalu pemkab mengumpulkan para kepala desa, babinsa, bhabinkamtibmas, camat, danramil, dan kapolsek.

"Kita membuat instruksi terkait protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru (AKB) termasuk penggunaan masker," katanya.



BACA JUGA : Hendak Menyebrangi Sungai Gunakan Jerigen, Naas Salah Satu Korban Tenggelam


Bahkan, sambung Jeje, pihaknya memberikan edukasi bahwa penggunaan masker sangatlah penting untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona.

"Sebagai contoh, dulu Kepala Dinas Kesehatan Pangandaran pernah terkonfirmasi positif Covid-19, tapi ketika kita tracking dikantornya tidak ada satupun yang terkena, nah itu lantaran yang lainnya pakai masker," ungkapnya.

Selain itu, sebut dia, keluarga Kepala Dinas pun di rumahnya juga tidak ada yang terkonfirmasi, karena dia selalu memakai masker ketika berinteraksi dengan yang lain.

"Makanya saya tekankan kepada warga masyarakat untuk wajib memakai masker," tegasnya.


 

BACA JUGA : Pembunuhan Pasangan Gay Hebohkan Warga Jawa Tengah, Lantaran Sakit Hati


Jeje menegaskan, bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan baik itu intruksi bupati yang berkaitan AKB ataupun prokes tidak memakai masker, maka seluruh bantuan keuangan ke desa, baik itu berupa tunjangan atau yang lainnya akan ditunda.

"Pokoknya Kita akan berikan sanksi, bagi desa yang tidak patuh terhadap instruksi bupati soal prokes, maka tunjangan-tunjangan dan bantuan-bantuan dari pemda untuk desa akan ditunda, termasuk tunjangan Kepala Desa, perangkat, maupun  RT/RW," tegasnya.


BACA JUGA : Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo Meyakini Dirinya Terpapar Covid-19 Saat Makan


Menurut Jeje, ketentuan ini sampai mereka atau pihak Desa tersebut taat selalu memakai masker.

"Kalau sudah taat maka tunjangan tersebut akan kita cairkan," ucapnya.

Sebelumnya, Pemkab Pangandaran sudah mengeluarkan surat edaran bupati Pangandaran mengenai adaptasi kebiasaan baru AKB, diantaranya tidak boleh ada kerumunan, harus tetap memakai masker. Dan untuk hajatan hanya di izinkan sampai jam 17.00 WIB , itupun tidak boleh ada hiburan, kemudian untuk toko - toko sampai Pukul 20.00 WIB dan untuk ditempat wisata hanya sampai Pukul 21.00 WIB. (dry)



BACA JUGA :Syarat dan Cara Membuat KIS, Masihkah Warga Harus Antre?

 


Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait