Ketua DPD Mendukung Keputusan Kemenhub Membekukan Sejumlah Rute Penerbangan

Jawa Barat —Senin, 25 Jan 2021 12:30
    Bagikan:  
Ketua DPD Mendukung Keputusan Kemenhub Membekukan Sejumlah Rute Penerbangan
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung keputusan Kemenhub membekukan izin rute penerbangan sejumlah maskapai. (Poskota)

POSKOTAJABAR, JAKARTA. 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membekukan izin rute penerbangan sejumlah maskapai. Menurutnya, keselamatan penumpang harus lebih diutamakan.

Dukungan LaNyalla disampaikan menyusul keputusan Kemenhub yang membekukan izin rute penerbangan sejumlah maskapai. Hal itu karena dinilai telah terjadi pelanggaran penerapan tarif batas bawah (TBB) seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

BACA JUGA:  BMKG Ingatkan Masyarakat agar Waspada dengan Potensi Gempa Akibat Aktivitas Sesar Lembang

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan pengetatan harus dilakukan pemerintah. "Buntut jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182 adalah pembekuan sejumlah operator penerbangan. Keputusan ini tepat karena hasil dari investigasi Kementerian Perhubungan menyatakan sejumlah maskapai menyalahi aturan mengenai tarif atasdan bawah yang telah ditetapkan," kata LaNyalla, Minggu (24/1/2021).

Menurut LaNyalla, kondisi tersebut tercipta karena adanya persaingan antarmaskapai. "Kondisi yang terjadi saat ini, membuat maskapai-maskapai penerbangan harus berusaha sangat keras untuk menarik penumpang. Hal itu terlihat dari harga tiket-tiket promo yang bertebaran. Imbasnya, patut diduga sejumlah maskapai mengabaikan peraturan yang ada," ujarnya.

BACA JUGA:  Cerita Heroik Korps Marinir TNI AL Bantu Pengungsi Gempa Sulawesi Barat Melahirkan di Tenda Darurat

Buat mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu, yang terpenting dari permasalahan angkutan penerbangan adalah keutamaan keselamatan penumpang. "Hal ini erat kaitannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2001 mengenai keselamatan penerbangan yang perlu ditinjau ulang. Selain usia PP yang sudah terlalu tua, kemungkinan sudah tidak sesuai dengan situasi sekarang," tandasnya.

Dikatakan LaNyalla, pemerintah harus bersikap setelah terjadi beberapa musibah dalam penerbangan komersial. "Kita ingin industri penerbangan tetap berjalan, tapi tentu harus ada jaminan keselamatan penumpang sebagai konsumen," tutur mantan Ketua Umum PSSI itu. (rizal/tha)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait