Pam Swakarsa Harus Dibentuk melalui Undang-Undang, Bukan Dengan Peraturan Kapolri

Jawa Barat —Senin, 25 Jan 2021 18:14
    Bagikan:  
Pam Swakarsa Harus Dibentuk melalui Undang-Undang, Bukan Dengan Peraturan Kapolri
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengatakan, Pam Swakarsa harus dibentuk melalui Undang-Undang, bukan dengan Peraturan Kapolri. (dpr.go.id )

POSKOTAJABAR, JAKARTA.  

Pam Swakarsa merupakan bagian dari upaya negara, dalam hal ini Polri, untuk mengajak masyarakat menjaga di lingkungan masing-masing. Namun, Pam Swakarsa harus dibentuk melalui Undang-Undang (UU), bukan dengan Peraturan Kapolri. Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil.

"Cuma dengan Pam Swakrasa kita trauma karena dipergunakan untuk kepentingan politik dimasa awal-awal reformasi. Sebenarnya, Pam Swakarsa tidak seperti itu. Pam Swakarsa itu membantu tugas-tugas kepolisian," kata Ketua Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh ini, saat dihubungi, Senin (25/01/2021).

BACA JUGA:  DKI Jakarta Memberikan Kelonggaran untuk Dua Kegiatan pada Masa Perpanjangan PSBB Ketat

Karena itu, Pam Swakarsa harus berangkat dari kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat. Kemudian, kepolisian mengarahkan dan mengatur mereka (Pam Swakarsa, red). Tetapi, untuk pengamanan yang ada di lingkungan masyarakat.

Pengaman yang dilakukan Pam Swakarsa, menurut Nasir Djamil, pertama bisa di lingkungan perumahan dan tempat lain termasuk juga di perkebunan.

"Yang kedua, juga bisa digunakan oleh orang sebagai jasa pengamanan untuk kepentingan masyarakat seperti buat perumahan, pertokoan, dan sekolah. Jadi, ada jasa. Selama ini, 'kan ada jasa-jasa pengamanan yang dilatih oleh Kepolisan," tegasnya.

BACA JUGA:  ‘Madam Bansos’ Ramai Diperbincangkan di Medsos, KPK Kembangkan Info Itu dengan Mengkonfirmasi ke Saksi-saksi

Untuk itu, Nasir Djamil menyarakankan Pam Swakarsa ini dibentuk lewat  UU. Sehingga, tidak cukup cengan Peraturan Kapolri. Untuk itu, harus diatur lewat UU seperti apa Pam Swakarsa itu. Dengan demikian, Pam Swakarsa bisa diawasi oleh siapapun dan bisa mendorong keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, tidak ada yang aneh dengan Pam Swakarasa.

"Jadi, tidak ada yang patut dikhawatirkan serta tidak ada yang perlu ditakutkan, jika dikerjakan dengan baik dan diawasi lewat UU bukan dengan Peraturan Kapolri," tandasnya. (rizal/tha)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait