Direksi Bank Banten Harus Bertanggung Jawab Atas Pengembalian Ratusan Miliar Dana Milik Pemerintah

Jawa Barat —Selasa, 26 Jan 2021 11:49
    Bagikan:  
Direksi Bank Banten Harus Bertanggung Jawab Atas Pengembalian Ratusan Miliar Dana Milik Pemerintah
Praktisi perekonomian, Ojat Sudrajat, mengatakan, Direksi Bank Banten harus bertanggung jawab aras dana yang mengendap di bank tersebut. (Redaksi24)

POSKOTAJABAR, SERANG. 

Direksi Bank Banten harus bertanggung jawab atas pengembalian ratusan miliar dana milik pemerintah yang hingga kini masih mengendap di Bank Banten.  Jika ditotal, keseluruhan dana yang mengendap mencapai Rp. 350 Miliar. Sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Banten mengakui, masalah itu merupakan tanggungjawab direksi Bank Banten sebagai bank penyalur yang harus mencairkan dana tersebut. 

Praktisi perekonomian, Ojat Sudrajat, mengatakan, saat ini menjadi tanda tanya besar dari Bank Banten adalah mampukah dana ratusan miliar tersebut dikembalikan. Di sisi lain, jajaran direksi diduga terus berupaya melakukan lobi kepada delapan kabupaten dan kota agar dana yang mengendap di Bank Banten bisa dijadikan piutang atau penambahan penyertaan modal. 

Menurut Ojat Sudrajat, direksi Bank Banten jangan bersikap egois, ingin kembali melakukan konversi dana pemerintah. Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini, ia yakin seluruh daerah di Provinsi Banten sedang membutuhkan dana tersebut. Bahkan, mungkin sebagian dari mereka sedang menunggu proses pengembalian.

BACA JUGA:  Bareskrim Polri Akan Mengusut Dugaan Rasisme Terhadap Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai

"Untuk itu, hal ini jelas menjadi tanggungjawab dari Manajemen Bank Banten. Yang sangat ironi adalah dana RSUD Banten dan RSUD Malingping yang nilainya lebih dari Rp. 30 Miliar juga tertahan di Bank Banten," ucapnya, saat dihubungi, Senin (25/01/2021).

Ojat melanjutkan, hal ini tentunya akan mengganggu operasional dari kedua RSUD tersebut, mengingat di musim Covid-19 ini lonjakan pasien yang terus meningkat akan sangat membutuhkan biaya yang juga cukup besar.

"Selain itu, ada juga dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten (BHPP) bulan Februari 2020, yang nilainya mencapai Rp. 181 Miliar yang tidak bisa dicairkan di Bank Banten," ungkapnya.

Selanjutnya, ada dana Bendahara Pengeluaran OPD Pemprov Banten yang juga dananya turut tertahan sebesar Rp. 105 Miliar. Sayangnya, Pemprov Banten tidak terbuka OPD mana saja yang dananya tertahan.

BACA JUGA:  Disdagkoperind Kota Cimahi Antisipasi Cegah Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi

"Mengingat nilainya yang tidak kecil, hal ini tentunya akan mempengaruhi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2020," kilahnya.

Di atas polemik keuangan di Pemprov Banten yang belum berakhir tersebut, Ojat mengaku dirinya akan menunggu apakah dengan posisi seperti ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau yang lainnya kepada Pemprov Banten.

"Adapun terkait dengan adanya rencana dalam di bulan Februari atau Maret ada pergantian Direksi Bank Banten, maka hal tersebut diharapkan dapat membawa angin segar untuk Bank Banten, karena terbukti saat ini pun saham Bank Banten terkoreksi +/- 25% di bursa saham," tuturnya.

BACA JUGA:  413 BST di Kabupaten Sukabumi tak Tersalurkan dan akan Dikembalikan ke Kemensos

Namun, yang perlu digarisbawahi adalah pergantian direksi juga tidak harus melepaskan tanggung jawab dari direksi yang akan diganti, khususnya secara hukum. Proses hukum dan tanggung jawab harus tetap dijalankan sampai selesai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada tujuh lembaga yang dananya hingga kini masih tertahan di Bank Banten. Mereka adalah dana BLUD RSUD Banten, dana BLUD RSUD Malingping, dana Kas Bendahara Pengeluaran OPD, dana Kas Bendahara Sekolah (Dana BOS), Dana Bagi Hasil Pajak 8 Kabupaten Kota Bulan Februari 2020, Dana KONI Banten, Dana RKUD Pemprov Banten. Jika ditotal keseluruhan dana yang mengendap mencapai Rp. 350 Miliar. (luthfi/kontributor/tha)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait